PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH ULAYAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROPINSI SUMATERA BARAT

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMEGANG HAK PENGELOLAAN ATAS TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL DIKABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSINUSA TENGGARA BARAT PASCA PENGADAAN TANAH

Pengaruh Reduksi Jarak Terhadap Hasil Hitungan Koordinat Titik Dasar Teknik Kadastral (Orde 4) Dalam Sistem TM-30

STUDI PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) PG SRAGI Dl WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPTEN PEMALANG PROVINSIJAWA TENGAH

Pendidikan Integratif

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN PERDATA ATAS OBJEK PERKARA A QUO YANG SAMA (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Sumatera Utara)

KAJIAN HUKUM JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 (Studi di Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung)

PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI KECAMATAN PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

KEWAJIBAN PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN (Studi Kantor Pertanahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat)

�IMPLEMENTASI PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL� (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus)

PROBLEMATIKA JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH BERSERTIPIKAT UNTUK MEMENUHI AZAS PUBLISITAS (Studi Kasus Putusan Perdata Nomor 487/Pdt/2015/PN.TNG, 207/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR, dan 424/PDT.G/2009/PN.TNG)

PENGEMBANGAN BENTUK KEPASTIAN HUKUM BUKU TANAH DAN SURAT UKUR DIGITAL SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman)

Kajian Yuridis Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Stadion di Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

PEMBATALAN PERALIHAN HAK KARENA PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 63/Pid/B/1991/PN.YK)

Hukum Pertambangan mineral & Batubara

Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi

Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Milik (Seri Hukum Agraria No.1)

Peraturan perundang-Undangan Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah Jilid 3 bab V & Vi

Himpunan peraturan PerUndang-Undangan Agraria beserta Petunjuk Pelaksanaannya mengenai tanah-Tanah Untuk Kepentingan Instansi-2 Pemerintah Dan perusahaan/Baik Milik Negara

Batas Wewenang Dalam Pelayanan Pertanahan Oleh Pemerintah Daerah dan Akibat Hukumnya = Dualisme Kerangka Referensi kadastral: Dampak,Solusi,dan Arah Kebijakannya (Dengan Studi Kasus di Daerah Sleman DIY) = Konsulidasi Tanah Untuk Masyarakat Kumuh Kota(Penerimaan Masyarakat Dalam Sprektif Sosial)= Lahan Perkebunan Terlantar di Sumatera (faktor-faktor penyebap dan Potensi Kerugian) = Kajian Yuridis Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Redistribusi dan Akibat Humnya = Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi di Badan Pertanahan Nasional RI = Perolehan Tanah Pada Wilayah Terkena Dampak Akibat Luapan Lumpur di Sidoarjp Menurut hukum Tanah Nasional.