Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia

Politik Hukum Agraria

Peranan Kota Dalam Pembangunan "ditinjau secara historis, yuridis, komparatif, sosiologis, ekonomis dan politis

KAJIAN YURIDIS TERHADAP SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK SEBAGAI BUKTI PERALIHAN HAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KAB. DATI II MURA ENIM

STUDI PENGELOLAAN TANAH TIMBUL SEGARA ANAKAN DI KECAMATAN KAWUNGANTEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CILACAP (SUATU STUDI YURIDIS NORMATIF PENGELOLAAN TANAH TIMBUL SEGARA ANAKAN).

Penataan Pertanahan Pulau Lembeh-Kota Bitung. - Kajian HukumPenyelesaian Tanah Hak Milik Terindikasi Terlantar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/PDT.G/2004/PN.JR). - Konflik Pertanahan Dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen (studi di Kab.Rembang,Prop.Jateng. - Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen. - Kajian Yuridis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah di Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Pancasila Yuridis Kenegaraan

Tinjauan Sosio- Yuridis Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan (Inbreng)

Pancasila Tinjauan: Historis, Yuridis Konstitusional dan Pelaksanaannya

Pancasila Ditinjau Dari Segi Historis,Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis

Batas Wilayah Negara Indonesia - "dimensi,Permasalahan dan Strategi Penanganan" (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Pendidikan Pancasila

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENGUASAAN TANAH BEKAS HAK ASING/BARAT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR: 207/PDT.G/2003/PN.MDO. (Studi Kasus di Kota Manado)

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

IMPLIKASI PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1005 K/Pdt/2006)

IMPLEMENTASI PERPANJANGAN DAN PEMBAHARUAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH NEGARA PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG

Kajian Yuridis Tumpang Tindih Seripikat Haka Atas Tanah di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.