STUDI TENTANG PENDAPATAN DAERAH DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN BUOL TOLI TOLI PROPINSI SULAWESI TENGAH.

PEIAKSANAAN PENYERAHAN BAGIAN TANAH HAKPENGELOLAAN PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA ICABANG BELAWAN DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK-HAK ATAS TANAB KEPADAPIHAK KETIGADIKOTA MEDAN PRGVINSISUMATERA UTARA

Eksistensi Hak Adat Kenan Masyarakat Hukum Adat Moy Di Kecamatan Sentani Barat Kabupaten Jayapura Propinsi Irian Jaya Ditinjau Dario Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Sederhana Dan Rumah Sangat Sederhana Di Kota Jambi Provinsi Jambi Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997

Pengaruh Pengembangan Obyek Pariwisata Waduk Sermo Terhadap Penggunaan Tanah Dan Kondisi Sosial Ekonomi Di Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Studi Tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Asal Tanah Negara Di Kabupaten Pandeglang Propinsi Jawa Barat

EVALUASI KESESUAIAN PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HARGA TANAH PERTANIAN SETELAH PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI WAY RAREM 01 KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG PROPINSI LAMPUNG

MINAT MASYARAKAT TERHADAP PERSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PADA KAWASAN PARIWISATA DI KABUPATEN BADUNG

PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PENDAPATAN PETANI DARI PEMANFAATAN TANAH PASIR UNTUK PERTANIAN TANAH KERING DI DESA KERTOJAYAN KECAMATAN GRABAG KABUPATEN PURWOREJO

SISTEM MANAJEMEN PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA PROVINSI IRIAN JAYA

Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Secara Swadaya Di Desa Cepoko Dan Desa Mendiro Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi

PERBANDINGAN PELAYANAN SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA INSTRUKSI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1998 PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDA ACEH

SISTEM PELAYANAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT

PERANAN KANTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA

REKLAMASI PANTAI DI KECAMATAN FAKFAK KABUPATEN FAKFAK PROPINSI IRIAN JAYA

GUGATAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KAYU PULAU DAN KAYU BATU ATAS TANAH DAN PANTAI/PERAIRAN LAUT DI APO DOK II JAYAPURA TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA