PELAKSANAAN REVISI PETA PENDAFTARAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN UNTUK PENGEMBANGAN PELAKSANAAN REVISI PETA PENDAFTARAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 UNTUK PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Tinjauan pelaksanaan pendaftaran akta pemberian hak tanggungan di kantor pertanahan setelah berlakunya undang-undang hak tanggungan

PEMBERIAN PERIJINAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH Dl KABUPATEN BANTUL

PERBANDINGAN METODE SEGITIGA KECIL DAN PENGUKURAN SUDUT MENGGUNAKAN THEODOLIT UNTUK PENENTUAN JARAK DIAGONAL BIDANG TANAH PENGARUHNYA TERHADAP HASIL PERHITUNGAN LUAS

UJI PLANIMETRIS PADA PETA GARIS YANG DIHASILKAN DARI PENGOLAHAN DATA PENGAMATAN GPS GARMIN III PLUS PADA METODE ABSOLUT KINEMATIK.

EVALUASI PELAKSANAAN INVENTARISASI DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANF^TAN TANAH (P4T) Dl DESA RANO KECAMATAN MuX SABAK ^BUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

STUDI PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pendidikan Pancasila

PELAKSANAAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PENGURUSAN HAK ATAS TANAH Dl KA

Program IDT Penelitian Dasar Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tertinggal "Sulawesi Tengah, Maluku, Irian Jaya"

Pedoman Praktis Mengurus Izin Industri dan Perdagangan - Izin Industri Air Minum Dalam Kemasan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Perluasan Kawasan Industri dan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Penanganan Masalah Pertanahan

The bermula triangle

Kebijakan Pemberian HGU & Pengendalianya Untuk Menjamin Kesejahteraan Masyarakat & Keberlanjutan Ekologis.

Traditional Decision Making and Law (Institutions and Processes In An Indonesian Context)

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH Dl ATAS TANAH SULTAN GROND Dl KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 Dl KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

KONTRIBUSI SEKTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK DI KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU