Status Hak dan Pembebasan Tanah Edisi Kedua

Strategi dan Manajemen Resolusi Konflik,Sengketa dan Perkara Pertanahan Untuk Keamanan di Bidang Investasi

Penuntun Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Undang-Undang BHP (Badan Hukum Pendidikan)

Sengketa Agraria:Pengusaha Perkebunan Melawan Petani

PENGARUH PERKEMBANGAN INDUSTRI TERHADAP PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KEC. SIDOHARJO KAB. DATI II SRAGEN PROP. JATENG.

Politik Hukum Agraria

PENGARUH TINGKAT FORMAL TERHADAP MINAT PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK DI KECAMATAN KUTOARJO KAB. DATI II PURWOREJO.

PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP PERUMAHAN DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN GOMBONG KAB. DATI II KEBUMEN.

PERANAN PENELITIAN LAPANG DALAM PEMBERIAN IJIN PERALIHAN HAK TERHADAP PENGENDALIAN PEMECAHAN TANAH DI KAB. PURWOREJO.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI CICALENGKA KAB. DATI II BANDUNG PROP. JABAR.

PERANAN KOORDINASI ANGGOTA PANITIA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PROSES PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROP.DIY

PENGARUH PERALIHAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN GODEAN KAB. DATI II SLEMAN D.I.Y

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH PERTANIAN DALAM USAHA MENCEGAH TERJADINYA TANAH ABSENTEE BARU.

The Exetended Case Method - Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, And One Theoretical Tradition

Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi kajian dan kritik atas kebijakan desentralisasi di Indonesia

Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi

Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan