Evaluasi Kinerja Ajudikasi Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pendaftaran Tanah Secara Sistimatis di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Tangerang

Implementasi Hak Menguasai Atas Tanah oleh Negara Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Sesuai Dengan Prinsip Kepentingan Umum

Upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Progam Pembaharuan Agraria Nasional di Kota Surakarta

Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sistematik Kasus Ajudikasi di kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang

Pelaksanaan pembatasan Kepemilikan Tanah Perseorangan dan Keluarganya Berdasarkan Undang-undang nomor 56 PRP tahun 1960 (Studi Normatif dan Sosiologis di Kabupaten Sanggau)

Evaluasi Dampak Progam Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Sidorejo Kec.Bangun Rejo Kab.Lampung Tengah

Analisis Terhadap Jaminan Kepastian Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Menurut Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di Kabupaten Kudus

Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian di Atas Hak Pakai Oleh Orang Asing Ditinjau dari sudut undang - undang Pokok Agraria

Kisah Klan Otori - Heaven's Net is Wide

Identifikasi Lahan Gambut Menggunakan Citra Termal Landsat-7ETM+di kota Palangkaraya dan Sekitarnya

Implementasi Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional no.5 tahun 1995 pada progam pendaftaran tanah sistematik di propinsi Jawa timur

Analisis Implementasi Reforma Agraria Nasional di Kecamatan Latona Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara

Pelaksanaan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Pengadaan Tanah Untuk Proyek Pembangunan Waduk Kedung Ombo di Wialayah Kabupaten Boyolali (Kajian Sosio-Yuridis pada efektifitas hukum guna melindungi golongan yang lemah dalam masarakat

Implementasi Progam Reforma Agraria Nasional di Kota Banjarbaru (Suatu Analisis Tarhadap Partisipasi Subyek)

Upaya Peningkatan Penyelesaian Surat Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karang anyar

Pengaruh Instruksi Menteri Negara Agraria Keplal Badan Pertanahan Nasional Nomo 3 tahun 1998 Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kota Bekasi

Pengaruh Ketetapan MPR-RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Terhadap Pelayanan Badan Pertanahan Nasional

Pemberian Hak Milik di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam dan Peralihannya Kepada Pihak Lain

Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Perbankan yang Dijamin Dengan Hak Tanggungan

Developing A Scenario Development Approach and Alternative land Use Scenarios : The case of pakal, Bendowo, and Sambikerep Districts of Surabaya City.