GUGATAN MASYARAKAT ADAT KAMPUNG KAYU PULAU DAN KAYU BATU ATAS TANAH DAN PANTAI/PERAIRAN LAUT DI APO DOK II JAYAPURA TERHADAP PEMERINTAH DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA

Relokasi Permukiman, Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Publik Pasca Bencana Merapi 2010 (Studi di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman).

REALISASI PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH DARI PEMBERIAN IZIN LOKASI MENURUT RENCANA AWAL PERUNTUKKANNYA DI KOTA DENPASAR PROPINSI BALI

PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN TERMINAL DI DESA BULU TEMPE KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KOTA ADMINISTRATE WATAMPONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Irian Jaya Dalam Angka 1991

STUDI TENTANG PENDAPATAN DAERAH DARI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN BUOL TOLI TOLI PROPINSI SULAWESI TENGAH.

STUDI PELAKSANAAN PENGAKUAN HAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 DAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 3 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN'PURWOREJO

Studi Pemberian Hak Atas Tanah di Daerah Industri Pulau Batam.

SISTEM MANAJEMEN PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA PROVINSI IRIAN JAYA

Lembaran Negara RI Tahun 1972 No. 1-57

Lembaran Negara RI Tahun 1966 No. 1-44

Tata Kuasa Sumber Daya Agraria (Studi di Desa Bajalen dan Kelurahan Tambakboyo Kec.Ambarawa Kab.Semarang).

Penelitian Konflik Penggunaan Tanah di Propinsi Riau.

Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia

Kajian Kritis Atas Produk Kebijakan Pertanahan dan Agraria Untuk Mengembalikan Mandat UUPA.

Sistem Agraria Perkebunan, Orang Miskin, dan Demokrasi Lokal di Blitar.

Transrmasi Agraria : Kontestasi Kekuasaan dan Proses Eksklusi di Perkebunan Sawat (Kasus Seribu Hektar Lahan sawit Asiatic Persada Untuk Suku Anak Dalam Batin 9).

Dinamika Sosial Ekonomi Berbasis Agraria dan Upaya Rekontruksi Desa Ngandangan.

Sejarah Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia Abad 21.

Kebijakan Penyelesaian Konflik Agraria Era Reformasi.