STUDI TENTANG RELOKASI DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI DAERAH RELOKASI SUKU TERASING PERAMBAH HUTAN DESA SIMALOU KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

STUDI TENTANG PEMBERIAN IJIN LOKASI PENATAAN RUANG KOTA PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT.

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA BEKAS PEMILIK TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN ABSENTEE DALAM RANGKA PELAKSANAAN LANDREFORM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG.

Sinopsis Pengenalan Konsep dan Metodologi Valuasi Ekonomi Sumberdaya Pesisir dan Laut/Dr. Luky Adrianto

Sistem-Sistem Ekonomi

PEMBERIAN IZIN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN GUNA MENUNJANG TERTIB PENGGUNAAN TANAH DI KECAMATAN TAMALATE KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG.

ANALISIS PERKEMBANGAN KOTA TERHADAP POLA PENGGUNAAN TANAH DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI KECAMATAN PALU TIMUR KOTAMADYA DATI II PALU.

Sumber Daya Bumi

Reforma Agraria dan Keadilan Sosial

Pendidikan Pancasila Buku Pegangan Kuliah

Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku 1 dan 2)

Warta Perundang-undangan edisi 135. 30 september,,,,- 06 oktober 2014: Politisi Korup Tanpa Hak Politik.

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Kitab Undang-Undang Hukum Agraria - Undang-undang No. 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pelaksanaan

Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan

Hak Tanggungan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUHT

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA KAITANNYA DENGAN KONTRIBUSI KANTOR PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENSERTIPIKATAN TANAH HAK MILIK DI KECAMATAN GAMPENGREJO KABUPATEN KEDIRI.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE INDUSTRI TERHADAP MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DI WILAYAH KECAMATAN PARE KABUPATEN DATI II KEDIRI.

PERANAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN.