PERUMUSAN SOLUSI DAN POTENSI DAMPAK PROBLEMATIKA STATUS PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH SURAT HIJAU DI KOTA SURABAYA

Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya

"Kebijakan Air Bersih

Peranana PPAT Dalam Pendaftaran Peralihan HAT Terhadap Validasi BPHTB dan PPH

Kisruh Peraturan Daerah : Mengurai Masalah & Solusinya

PENYELENGGARAAN URUSAN PERTANAHAN DALAM KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN DAERAH PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERANAN PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

KONTRIBUSI BIDANG PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan

Pajak dan Retribusi Daerah

Perpajakan di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah

PENENTUAN KALA PEMUTAKHIRAN DATA NILAI PASAR TANAH BERDASARKAN BESAR DAN POLA NILAI PASAR TANAH SERTA BESAR POTENSI KEHILANGAN PENDAPATAN BAGI DAERAH (Studi di Bagian Wilayah Kota Yogyakarta, Pinggiran Kota, Dan Desa)

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN BPHTB DANPELAYANAN PERTANAHAN Studi di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

PROSPEK PENERAPAN PETA ZONA NILAI TANAH BPN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA (Studi di Kabupaten Sleman)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI OLEH BADAN PENGENDALIAN PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Hukum Pemerintahan Daerah

Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik

Penyediaan dan Pengelolaan Tempat Pemakaman Umum Sebagai Kontribusi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Sleman (Studi di Desa Margodadi Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman)

STUDI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MENGENAI BPHTB DI KABUPATEN SLEMAN