PELAKSANAAN PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAMUJU PROVINSI SULAWESI BARAT

Responsibility in Government - Theory and Practice

Perangkat Desa : Rekrutmen, Fungsi, dan Remunerasi

Responsivitas Kebijakan Publik

Produksivitas dan responsibilitas Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur)

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH Dl KOTA YOGYAKARTA

Opini Masyarakat-Dari Krisis Ke Reformasi - Masyarakat Versus Negara

Muhammad Prophet for Our Time

Masyarakat Tak Bernegara

Gerhana Hati Nurani

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung Daya Saing Nasional- Mengurai Benang Kusut Pendaftaran Tanah di Indonesia Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997- Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai instrumen penataan Ruang Kawasan Pedesaan- Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah Pada Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Sukabumi- Pelurusan Tugas Fungsi dan Kewenangan PPAT Ditinjau Dari Hukum Tanah Nasional- Strategi Percepatan Legalisasi Aset Melalui Optimalisasi Sumberdqaya Manusia Pengukuran- Lembaga Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum Menurut Undang-undang nomor 12 tahun 2012

Pembetukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif

Membangun Bum Desa Yang Mandiri, Kokoh dan Berkelanjutan

Sosio, Epistemologi Membangun Pengetahuan Berwatak Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia

Public Response In The Implementation Of Free Land Rights Registration Program (Prona) A Case Study in Palu City, Sulawesi Tengah Province, Indonesia

Panduan Lengkap SPSS 13.0 dalam Mengolah Data Statistik

Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan: Tinjauan Antropologis