
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PROSES RELOKASI PERMUKIMAN WARGA PASCA BENCANA BANJIR DI KELURAHAN RUA, KOTA TERNATE - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Relokasi permukiman,bencana hanjir,penyediaan tanah,partisipas masyarakat |
![]() | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2024 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - PTSL,Kualitas Pelayanan,Kepuasan Masyarakat |
![]() | PENGARUH LUAS LAHAN TERHADAP KONDISI EKONOMI MASYARAKAT DESA NGLINGGIS KECAMATAN TUGU KABUPATEN TRENGGALEK AKIBAT PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Perubahan penggunaan lahan,Pembangunan infrastruk,Mata pencaharian,Tingkat pendapatan,Kesempatan k |
![]() | ANALISIS BINGKAI MEDIA MASSA DALAM PEMBERIAN HOU, HGB, DAN HAK PAKAI DALAM DUA SIKLUS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA (IKN) DAN DAMPAKNYA TERHADAP MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - framing media,kebijakan hak atas tanah,IKN,agenda setting,ekonomi politik media,respon |
![]() | PENGARUH FAKTOR-FAKTOR KUALITAS PELAYANAN TERHADAP INDERS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PELAYANAN TANAH AKHIR PEKAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR II - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Kualitas Pelayanan,Indeks Kepuasan Masyarakat,program Pelataran,Kantor Pertanahan Kabupaten Bog |
![]() | DINAMIKA IMPLEMENTASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Sertipikat Elektronik,Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah,SWOT |
![]() | IMPLEMENTASI PROGRAM M3K DI KAMPUNG SUDAGARAN, KELURAHAN TEGALREJO, KEMANTREN TEGALREJO, KOTA YOGYAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Program M3K,Peningkatan Kawasan Kuntuh,Partisipa,Sungai Winongo,Pembangunan Perkotaan |
![]() | RESISTENSI WARGA DESA PESANGGARAN TERHADAP KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH OBJEK PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) (Studi Kasus di Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Desa Pesanggaran,PPTPKH,redistribusi tanah,resi |
![]() | KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
![]() | EKSPLORASI PEMETAAN DESA LENGKAP DI DESA MEKARLAKSANA KECAMTAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG - SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL -ATR/BPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Desa Lengkap,Pemetaan,Nilai Desa Lengkap |
![]() | PANTUN ASIA TENGGRA TRADISI LISAN, RITUAL, & PENGETAHUAN ALAM SEMESTA - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2025 - Sastra |
![]() | MERDEKA DALAM PASUNHAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK DI PENGUNGSIAN - Intan Media - 2012 - Sekolah Pengungsi |
![]() | Sertifikat Tanah dan Orang Miskin: pelaksanaan Proyek Ajudikasi di Kampung Raya - Huma;Huma Van Vollenhoven Institut;Huma Van Vollenhoven Institut KITLV - 2010 - Tanah,Sertifikat Tanah |
![]() | Klaim Dari Sepihak Hingga Land reform Konflik Penguasaan Tanah Di Surabaya 1959-1967 - STPN Press - 2011 - Konflik Tanah |
![]() | FROG MUSIC - Picador - HarperCollins Publisher - 2014 - Fiksi Inggris |
![]() | THE BOOK OF IKIGAI - NOURA - 2018 - Filosofi Hidup |
![]() | THE PRABOWO MIND THE NEW INDONESIA ECONOMY 5.0 MANIFESTO - Mata Nara Progresif - 2024 - Perekonomian yang baru |
![]() | KEPUTUSAN PRESIDEN R.I. NOMOR : 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2003 - CV. Mini Jaya Abadi - 2003 - Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang,Jasa Pemerint |
![]() | SPSS 16,0 Analisis Data Statistika dan Penelitian - PT Pustaka Pelajar - 2013 - Analis Data |
![]() | TETRALOGI TRANSFORMASI AHY VOLUME 2 MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045 KUMPULAN PEMIKIRAN & GAGASAN AGUS HARIMURTI YUDHOYONO - Buku Kompas - 2023 - Perjalanan Hidup Agus Harimurti Yudhoyono |