PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: republik
KATA KUNCI: republik
 | Peranana PPAT Dalam Pendaftaran Peralihan HAT Terhadap Validasi BPHTB dan PPH - STPN - 2013 - Peranan PPAT |
 | Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya - Prodiksus STPN - 2018 - Akta Jual Beli,Tanggungjawab PPAT,Akibat Hukumnya |
 | Implikasi Peran Ganda Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Sebagai Kepala Wilayah dalam Pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan - STPN - 2013 - Camat sebagai PPAT |
 | Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Pada Kantor PPAT Hendi Rusinanto,S.H., Di Kabupaten Bantul - Prodiksus STPN - 2018 - Peralihan Hak Atas Tanah untuk Pembagian Hak Bersa |
 | Etika Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta-Akta Berkaitan Dengan Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 - Prodiksus STPN - 2018 - Kewenangan PPAT |
 | Pelaksanaan Pemberian dan Pendaftaran Hak Tanggungan pada Kantor PPAT Widyantara - STPN - 2013 - Hak Tanggungan |
 | Dasar-Dasar Geografi Politik - PT. Citra Aditya Bakti - 1991 - Geografi Politik |
 | Media Pustakawan Media Komunikasi Antar Pustakawan - Pustakawan Nasional Republik Indonesia - 2018 - Studi Kemutatkiran |
 | Profil 143 Pahlawan Indonesia - Pustaka Timur - 2009 - Profil 143 |
 | Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia - CV. Mandar Maju - 2016 - Hukum Perkawinan |
 | Konstitusi Indonesia : UUD 1945 dan Amandemen I, II, III, dan IV Plus Piagam Jakarta, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, UUDS 1950, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 - Pustaka Timur - 2009 - Konstitusi Indonesia |
 | Sedikit di Atas Cinta - Republika - 2013 - Cinta |
 | Pekerdja di Djawa Tempo Doeloe - Galang Pustaka - 2013 - Pekerja Tempo dulu |
 | OTONOMI DAERAH DAN DAERAH OTONOMI CV. Rajawali Pers - 2017 - Daerah Swatantra |
 | HIMPUNAN PIDATO 2011 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI - 2011 - Himpunan Pidato |
 | RESPONSIBILITAS MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TAHUN 2018(STUDI DI KELURAHAN PASANGKAYU, KECAMATAN PASANGKAYU, KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI SULAWESI BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,PTSL,Responsibilitas |
 | KEDUDUKAN HUKUM SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH SEBAGAI PENGGANTI SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI KABUPATEN KETAPANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Kedudukan Hukum,Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Surat Pernyataan penguasaan Fisik Bidang Tanah,Surat Keterangan Tanah |
 | EFEKTIVITAS PERANAN KANTOR JASA SURVEYOR KADASTER BERLISENSI(PT.ASI PUDJIASTITI GEOSURVEY) DALAM PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pendaftaran Tanah,Efektivitas,KJSKB |
 | MEWUJUDKAN PETA PENDAFTARAN TUNGGAL MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KOTA MADIUN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Pengukuran,Pemetaan,PTSL,Geo KKP,Peta Pendaftaran |
 | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA ( Di Desa Tiga Berkat Dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2018 - Reforma Agraria,PPTKH,TORA |
