REFORMA AGRARIOA MENYELESAIKAN MANDAT KONSTITUSI

STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH TANAH ULAYAT DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP(STUDI DI KAMPUNG TOBATI DAN KAMPUNG ENGGROS, KOTA JAYAPURA)

ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. PERTIWI LESTARI MELALUI RESETTLEMENT DI DESA MARGAKAYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT KABUPATEN KAEAWANG

ILMU PERUNDANG- uNDANGAN TEORI DAN PRAKTIK DI INDONESIA

HUKUM AGRARIA KONSEP DAN SEJARAH HUKUM AGRARIA ERA KOLONIAL HINGGA KEMERDEKAAN

Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

GREEN CONSTITUION NUANSA HIJAU UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Konsolidasi Tanah, Tata Ruang, dan Ketahanan Nasional

Memoar Sidarto Danusubroto Ajudan Bung Karno : Sisi Sejarah Yang Hilang Masa Transisi di Seputar Supersemar

Kepemimpinan Dalam Adat dan Rappang Tana Samawa

Dari Pemberontak Menjadi Pahlawan Nasional

Kitab Undang-Undang Agraria Dan Pertanahan

Mereka Yang Terlupakan : Memoar Rahmat Shigeru Ono Bekas Tentara Jepang Yang Memihak Republik

PAGEBLUK 1965

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 18 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NAGGROE ACEH DARUSSALAM

Pelanggaran PPAT Dalam Penitipan Uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebelum Berlakunya Peraturan Menteri agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018

Peranana PPAT Dalam Pendaftaran Peralihan HAT Terhadap Validasi BPHTB dan PPH

Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Beserta Akibat Hukumnya

Implikasi Peran Ganda Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Sebagai Kepala Wilayah dalam Pelaksanaan Catur Tertib Pertanahan

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) Dalam Pelaksanaan Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (Pada Kantor PPAT Hendi Rusinanto,S.H., Di Kabupaten Bantul