Konflik Hak Guna Usaha PT Perkebunan Nusantara III Kebun Bandar Betsy di Kecamatan Bandar HUluan Kabupaten Simalungun

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Redistribusi Tanah di desa Sumberurip,Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar

Kajian Pensertipikatan Tanah Berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional dengan Kementrian Perumahan Rakyat (Studi di Desa Sardonoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman)

Sengketa Kepemilikan Tanah Atas Penerbitan Sertipikat Pengganti (Studi Kasus Sertipikat Hak Milik No. 524 dan No. 535 di Kelurahan Ahusen Kota Ambon)

Pencapaian Target Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011

Pelaksanaan Pemecahan Bidang Tanah Karena Pewarisan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Kasus Tanah Bekas HGU PT. ALFA GLORY) di Kabupaten Kuantan Singingi

Penyebab dan Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Irigasi Teknis Menjadi Non Pertanian di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Studi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Pasca Putusan Inkracht Van Gewijsde

Tingkat Keberhasilan Sertipikasi Tanah Secara Sporadik di Kota Dukai Provinsi Riau

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

Konflik Pertanahan Antara PT.Sumbersari Petung Dengan Masyarakat Penggarap di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur

Perkara Pertanahan di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2006 sampai nomor 5 tahun 2006

Jurnal Hukum: Metode Konsulidasi Tanah untuk Pengadaan Tanah yang Partisipatif - Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal pada Enam Komonitas Adat Daerah Bengkulu - PertanggungJawaban Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Transnasional - Asas Tanggung Jawaban Negara sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan Hidup - Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) - Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelanggaran HAM - Penguatan Peran Komisi Yudisial dalam Penegakan Hukum di Indonesia - Kedudukan dan Fungsi Komisi Yudisial Republik Indonesia.

JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Desentralisasi dan Demokrasi di Desa: Membangun Akuntabilitas Publik Melalui Kultur Lokal, Demokratisasi dan Pemilihan Kepala Daerah, Mencermati Pentingnya Evaluasi Politik Proses Formulasi Kebijakan Publik dalam perspektif Postpositif, Gender Budgeting: Kearah Keadilan dan Kesetaraan Jender, Implementasi Manajemen Modern Guna Mendukung Pelaksanaan Good Governance, Tantangan dan peluang Investasi di indonesia: Perspektif Birokrasi, Pengapdosian Community Policing System dalam Kepolisian Republik Indonesia

Merintis RI yang Manusiawi: Republik yang Adil dan Beradab

Reformasi Setengah Hati

Ayat-Ayat Cinta