Himpunan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia - (1960-1988)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Ketetapan dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakya Republik Indonesia sidang tahunan MPR RI Tahun 2002

Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja dan Kamtibnas - Dilengkapi : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta - Dilengkapi : Undang-Undang Tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan PajakYang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum - Dilengkapi : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia 1996-1997

Tiga Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Psikotropika-Narkotika dan Hak Asasi Manusia

Kitab-Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia - Mr. W.A. Engelbrecht dan Mr. E.M.L. Engelbrecht

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)

Pukat Serial Anak-Anak Mamak

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

JURNAL PERTANAHAN: Telaahan Kritis Terhadap Hak-hak Individual Atas Tanah dan kaitannya dengan pemperlaukan Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang menurut perspektif Hukum Tanah Nasional- Penerapam Standar pelayanan minimal di badan pertanahan Nasional republik indonesia- Perjanjian bagi hasil pertanian dalam perspektif distributif Land Reform- Strategis mereduksi konflik melalui perluasan lapangan kerja dalam bingkai reforma Agraria- Perebutan ruang kawasan konservasi(Studi Kasus konflik agraria masyrakat sekitar/dalam kawasan taman nasional ujungkulon banten)- Kedudukan HMRS,HGU,HGB,dan hak Pakai sebagai obyek wakaf berdasarkan UU no.41 tahun 2004 (studi telaahan menurut perspektif Hukum Islam)- Menulusuri jejak konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum- Kajian mengenai hak tanggungan menurut undang-undang nomor 4 tahun 1996- Wakaf menurut hukum pertanahan.

Perubahan Sosial di Yogyakarta

KAJIAN TENTANG STATUS PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH TIMBUL DI PANTAI SINE DESA KALIBATUR KECAMATAN KALIDAWIR KABUPATEN TULUNGAGUNG PROVINSI JAWA TIMUR

Eliana Serial Anak-anak Mamak

Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Soeharto Tahun 1981

APLIKASI AUTODESK MAP 2004 DAN MICROSOFT EXCEL 2003 UNTUK PEMETAAN NILAI TANAH BERBASIS HARGA PASAR DI KECAMATAN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN

IMPLEMENTASI UU NOMOR 12 TAHUN 2006 PADA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BAGI WNI KETURUNAN TIONGHOA DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Wasiat HB IX YOGYAKARTA KOTA REPUBLIK

Bila Cinta Mencari Cahaya