Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila - Untuk Perguruan Tinggi

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Maret 1988

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Potret Negara Indonesia

Departemen Keuangan republik Indonesia Direktorat jenderal Anggaran: Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eks Klusif Rasial

Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

PETUNJUK PENANGANAN MASALAH ORGANISASI EKSKLUSIF RASIAL. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran.

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

IMPLIKASI PROGRAM INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur)

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

ANALISIS STRATEGI PEMANFAATAN PRIVATE CLOUD UNTUK EFISIENSI PROGRAM KOMPUTERISASI KANTOR PERTANAHAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

KAJIAN KINERJA PETUGAS UKUR MENUJU REFORMASI BIROKRASI (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat)

Pengelolaan Penguasaan Tanah PT, Semen Gombong Dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Hukum Tata Negara Republik Indonesia - Buku 1 (1945-1985)

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

Syaamil Al-Quran The Miracle - 15 In 1

Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan : Kebijakan dan Tantangan Masa Depan

Demokrasi dan Masyarakat Sipil di dunia