PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: reformasi
KATA KUNCI: reformasi
 | SERI SOSIO-LEGAL INDONESIA HUKUM AGRARIA DALAM MASYARAKAT MEJEMUK DINAMIKA INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DI SUMATRRA BARAT - Huma Indonesia - 2010 - Ilmu Agraria |
 | Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah - Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan - PT Gramedia Widiasarana - 2005 - Pertanahan,Sertifikat Tanah |
 | HUKUM AGRARIA NASIONAL & KEBIJAKAN PERTANAHAN - Jala Permata Aksara - 2023 - Hukum Agraria,Kebijakan Pertanahan |
 | Membangun Indonesia Sejahtera langka Nyata Menuju Visi Indonesia 2020 - RMBooks - 2013 - Kesejahteraan |
 | HUKUM TATA NEGARA TEORI DAN PRAKTEK - Thafa Media - 2014 - Ilmu Hukum Tata Negara |
 | PETANI & PENGUASA DINAMIKA PERJALANAN POLITIK AGARIA INDONESIA - Insist Press - 2017 - Politik Agraia,Politik Ekonomi,Agraria |
 | STRATEGI PENGELOLAAN HUTAN UPAYA MENYELAMATKAN RIMBA YANG TERSISA - Pustaka Pelajar - 2010 - Masalah kehutanan Satu dasawarsa terakhir ini |
 | HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH MENGURAI PROBLEMATIKA PEMEKARAN DAERAH PASCA REFORMASI DI INDONESIA - Pustaka Pelajar - 2021 - Problematika Implementasi Pemerintahan daerah |
 | EVALUASI PERCEPATAN PROGRAM PELAYANAN RABU LARIS TERHADAP INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT BAGI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Rabu LARISIndeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
 | PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH OLEH WARGA NEGARA ASING (WNA) (STUDI KASUS DI DESA PED, KECAMATAN NUSA PENIDA. KABUPATEN KLUNGKUNG) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi Pengawasan dan Pengendalian,Penguasaan Tanah Oleh WNA,Sewa,menyewa,Wilayah P |
 | DAMPAK PROGRAM PELATARAN TERHADAP PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH DAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PROGRAM PELATARAN (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pelayanan publik,inovasi,reformasi birokrasi,Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan,Pelataran,Indeks Kepuasan Masyarakat,IKM |
 | PERSEPSI PEGAWAI TENTANG REFORMASI BIROKRASI DAN PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PERTANAHAN BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Persepsi Pegawai,Pemahaman Pegawai,Reformasi Birokrasi,Pelayanan Publik |
 | STRATEGI MERAIH PREDIKAT WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN DAMPAK PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA MASYARAKAT (Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Zona Integritas,Strategi,Implementasi,aktor Pendukung dan Penghambat,Dampak |
 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA EDISI REVISI - CV. Rajawali Pers - 2016 - Hukum,Indonesia |
 | Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi Kebijakan Pengadaan dan Sertipikat Hak Atas Tanah Untuk Transmigrasi - Setara Press - 2006 - Pengadaan Tanah,Tanah Transmigrasi |
 | MENGANTARKAN LITERASI AGRARIA - STPN-Sajogyo Institute - 2022 - Reformasi Agraria |
 | PROSPEK PENGEMBANGAN AKSES REFORM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI FISIK DAN NON FISIK WILAYAH DESA (STUDI DI KALURAHAN BANYURADEN KAPANEWON GAMPING, KABUPATEN SLEMAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Penataan Aset,Pemberdayaan Masyarakat |
 | KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAN (HUKUM ADMINISTRASI NEGARA) - Sinar Grafika - 2015 - Korupsi |
 | PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN DENGAN CARA LITIGASI DAN NON LITIGASI Prestasi Pustakaraya - 2010 - Tanah Perkebunan,Penyelesaian Sengketa |
 | PROSPEK PENGEMBANGAN AKSES REFORM UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN MASYARAKAT BERBASIS POTENSI FISIK DAN FISIK WILAYAH KALURAHAN SUMBERRAHAYU - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2023 - Reforma Agraria,Potensi Fisik dan won Fisik,Pendapatan Masyarakat,Wilayah Kalurahan Sumberrah |
