KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (KAJIAN KOMPARATIF TIGA PERIODE PELAKSANAAN; ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN ORDE REFORMASI)

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PASCA KEGIATAN AJUDIKASI DI DESA SUMPGAWE KECAMATAN GETASAN KABUPATEN SEMARANG

PERANANAN POKMASDARTIBNAH DALAM SITEMATIS LENGKAP DI DESA BOTOLAMBAT KECAMATAN KANDEMAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TWNGAH

KONTRIBUSI KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH TERJHADAP KENAIKAN PENDAPATAN MASYARAKAT PENERIMA REDISTRIBUSI TANAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

STRATEGI PENYELESAIAN PENDAFTARAN TANAH HAK KOMUNAL MASYARAKAT HUKUM ADAT PANDUMAAN-SIPITUHUTA KABPUPATEB HUMBANG HASUNDUTAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA ( Di Desa Tiga Berkat Dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat)

Bhumibhakti Mewujudkan Reforma Agraria

Bhumibhakti Mewujudkan Reforma Agraria

Laporan Hasil Penelitian Sistematis Tahun 2017

Buletin Tata Ruang Implementasi Reforma Agraria Untuk Tata Ruang Yang Berkeadilan

Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra Dan Pasca Reformasi

Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)

Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi

PENERAPAN FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN TERHADAP PENCAPAIAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEGAWAI DALAM PELAYANAN PERTANAHAN YANG OPTIMUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSIJAWA TENGAH

IVALUASITERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR

STUDI TENTANG KASUS-KASUS PERTANAHAN DI INDONESIA YANG DILAPORKAN KE DEPUTI BIDANG PENGAWASAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK MENURUT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG PROVINSIJAWA BARAT

Geliat Bahasa Selaras Zaman Perubahan Bahasa-bahasa di Indonesia pasca-orde baru

EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENINGKATAN HAK BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BPN NOMOR 6 TAHUN 1998 DIKANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG PROPINSIJAWA TIMUR

Laporan Pelaksanaan Seminar Nasional Pertanahan Reformasi Pertanahan:Pemberdayaan Hak-Hak Rakyat Atas Tanah Di Timjau Dari Aspek hukum,Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama Dan Budaya