
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | REFORMASI BIROKRASI, KEPEMIMPINAN DAN PELAYANAN PUBLIK : KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA - Gava Media - 2009 - Administrasi Negara |
![]() | Mereformasi Birokrasi Publik Indonesia - Studi Perbandingan Intervensi Pejabat Politik terhadap Pejabat Birokrasi di Indonesia dan Malaysia - Pustaka Pelajar - 2011 - Reformasi Birokrasi |
![]() | Landreform di Indonesia - Suatu Studi Perbandingan - Alumni/CV. Mandar Maju - 1987 - Landreform,Studi |
![]() | ADMINISTRASI PUBLIK DESENTRALISASI, KELEMBAGAAN, DAN APARATUR SIPIL NEGARA - Gadjah Mada University Press-LAN RI - 2015 - Reformasi Sektor Publik |
![]() | Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) - Bumi Aksara - 2003 - Administrasi Negara |
![]() | Kembali ke Agraria - STPN Press;STPN Press Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA);STPN Press Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sajogyo Institute (SAINS) - 2010 - Agraria |
![]() | TAFAKUR INSPIRING ATR/ BPN ACEH: FROM ACEH FOR INDONESIA - CV. TAFAKURINDO QOLBI INTERNATIONAL - 2022 - Reforma Agraria |
![]() | FIKIH AGRARIA: SEBUAH PERBINCANGAN - PENERBIT GADING - 2022 - Reforma Agraria |
![]() | PENANGANAN MASALAH TUMPANG TINDIH PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH HAK GUNA USAHA PERSEROAN TERBATAS SINAR KARTASURA DENGAN PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Penguasaan dan pemilikan tanah,Konflik Pertanahan,HGU |
![]() | PENYUSUNAN RANCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Potensi Wilayah Kalurahan |
![]() | ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KLUSTER 3 DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, DAMPAK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN PATI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Administrasi Pertanahan,PTSL,Kluster 3 |
![]() | PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH KELURAHAN DAN ANALISIS EKONOMINYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KELURAHAN SIDOHARJO KECAMATAN PACITAN KABUPATEN PACITAN) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Pemberdayaan Masyarakat,Reforma Agraria,Penataan Aset |
![]() | PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH DESA DAN ANALISIS EKONOMINYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - rencana aksi,pemberdayaan masyarakat,potensi des |
![]() | PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH KELURAHAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - rencana aksi,potensi desa,pemberdayaan masyaraka |
![]() | PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA BERBASIS POTENSI WILAYAH DESA DAN ANALISIS EKONOMINYA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Reforma Agraria,Penataan Akses,Rencana Aksi |
![]() | ANALISIS PENANGANAN MASALAH TUMPANG TINDIH PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH DI KAWASAN HUTAN, HAK GUNA USAHA (HGU) DAN PERHUTANI/KEHUTANAN DI KABUPATEN LANGKAT, SUMATERA UTARA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - Pelepasan Aset Kehutanan dan HGU,Reforma Agraria |
![]() | ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KLUSTER 3 DALAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP, DAMPAK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA DI KABUPATEN MAGELANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - bidang tanah K3,dampak sertipikat,pendaftaran ta |
![]() | PELAKSANAAN AKSES REFORM MELALUI PENGEMBANGAN PADI ORGANIK DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA RAWAJAYA KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2022 - reforma agraria,padi organik,kesejahteraan |
![]() | HUKUM PERTANAHAN ALIH FUNGSI TANAH DAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH - LaksBang Justitia - 2021 - Hukum Agraria |
![]() | HUKUM AGRARIA INDONESIA - Thafa Media - 2019 - Hukum Agraria |