PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO

Kiai Ahmad Dahlan: Jejak Pembaruan Sosial Dan Kemanusiaan

Indonesian Communism Under Sukarno - Ideologi dan Politik 1959-1965

Elite Muhammadiyah dan Kekuasaan Politik - Studi tentang Tingkah Laku Politik Elite Lokal Muhammadiyah Sesudah Orde Baru

Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945

Reformasi Pelayanan Publik

Reformasi pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi

Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Dan Implementasi

The Peasants' Charter - The Declaration of Principles and Programme of Action of The World Conference on Agrarian Reform and Rural Development

Dasar-Dasar Teori Sosial - Foundations of Social Theory

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ketum IPPAT Harus Reformasi Pasal - pasal Banci nomor 3.87.VIII

PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PENERAPAN STAND ALONE SYSTEM (SAS)DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI

Laporan Penelitian Kilas balik Pelaksanaan Landreform di Indonesia antara harapan dan kenyataan

Pencapaian Target Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011

Bhumi: Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan - Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kab.Purworejo Prop.Jateng - Bencana Tanah Longsor di Kab.Kulon Progo Prop.DIY - Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kab.Boyolali Prop.Jateng - Indrustrialisasi dan Perubahan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Ungaran Kab.Semarang Prop.Jateng.

Jurnal Ilmiah : Hasil-Hasil Penelitian-Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya-Kendala-Kendala Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian)

Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur.

Land Reform Former Soviet Union and Eastern Europe