
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Jurnal Pertanahan: Reforma Agraria (Antara Peluang dan Tantangan)- Pendayagunaan Tanah Terlantar Melalui Reforma Agraria: Solusi Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani Serta Pengurangan Konflik Agraria- Redistribusi Tanah (Antara Harapan dan Kenyataan)- Kebijakan Pendayagunaan Tanah Terlantar dengan Pola Kemitraan Inti Plasma- Telaahan Krisis Materi Muatan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Suatu Kajian Dalam Rangka Mempersiapkan Rancangan Perubahan PP No. 24 tahun 1997- Telaah TeknisPengamanan (Perlindungan Hukum) Tanah Aset Pemerintah Jawa Barat Berdasarkan UU No.24 tahun 1997)- Hak Ulayat Wilayah Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak di Manokwari dan suku Moi Sorong - Pusat Penelitian Pengembangan - 2013 - Jurnal Pertanahanb |
![]() | Kritik Atas Penangangan Konflik Agraria di Indonesia - Reforman Agraia Momentun Keadilan dan Kesejahteraan-Pertarungan Aktor dalam Konflik penguasaan Tanah dan Penambangan pasir Besi di Urut Sewu Kebumen-Belajar Dari Cilacap: Kebijakan Reforma Agraria Atau Redistribusi Tanah-Membaca Karakteris Dan Peta Gerakan Agraria Indonesia-Legitimati Identitas Adat Dalam Dinamika Politik Agraia- RUU Pertanahan :Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960-Perkembangan Peraturan Mengenai Redistribusi Tanah Dalam Rangka Reforma Agraria di Kabupaten boyolali -Konsistensi Kebijakan Kantor Pertanahan Dalam Mensejahterakan Petani Miskin. - PPPM STPN - 2014 - Jurnal Bhumi |
![]() | POLA IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBARUAN AGRARIA NASIONAL (PPAN) DI KABUPATEN BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR - STPN - 2008 - Pembaruan Agraria |
![]() | PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI PROPINSI JAWA TENGAH - STPN - 2008 - Reforma Agraria |
![]() | Jaringan Referensi Satelit Pertanahan (JRSP) Dalam Pembangunan Kerangka Dasar Kadaster Nasional(Suatu Tinjauan Aspek Hukum dan Teknis) - Gejala Kontestasi Lahan Pertanian : Pintu Masuk Perubahan Perdesaan DIY - Inisiasi Koperasi dalam peningkatan Aset dan Akses Redistribusi Tanah di Kab.Tasikmalaya - Partisipasi Masyarakat dalm Penataan Ruang Kota (Studi Kasus Penataan Kota Melalui Kegiatan Konsulidasi Tanah di Kota Palagkaraya) - Tantangan dan Hambatan dalam Mewujutkan Pembangunan Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan) - Carut Marut Pengelolaan Administrasi Pertanahan Desa di Kalimantan Selatan (Studi di Kota Banjarbaru) - Peran Tokoh Dalam Dinamika Pertanahan di Kab.Purbalingga - Dimensi Kepemimpinan Lokal Dalam Menatakelola Sumberdaya Agraria (Pengalaman Koperasi Wangunwatie Karangnunggal Tasikmalaya) - Peran Citra Penginderaan Jauh Dalam Pengelolaan Sumberdaya Agraria - Pengelolaan Basis Data Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dengan Pendekatan Basis Data Berorientasi Abyek. - PPPM STPN - 2011 - Jaringan Referensi Satelit |
![]() | Konsulidasi Tanah Sebagai Restorasi Kerusakan Wilayah Akibat Tsunami- Aceh - Sistem Tenurial dan Implikasinya pada Pola Produksi, Distribusi Komoditi dan Konservasi Tanah (Studi di Kec.Pameungkpeuk Kab.Garut) - Kondisi Akgrokologi dan masalah Penguasaan Tanah di Kab.Cilacap Prop.Jateng - Prospek Pengembangan Pertanian non Sawah pada Tanah Timbul di Kec.Kampung Laut Kab.Cilacap - Minat Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Terhadap Pensertipikatan Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jawa Tengah) - Penmanfaatan Extensi 3D Analyst pada ARC VIEW GIS Untuk Pembuatan Basis Data dan Visuallisasi 3 D Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) - Analisis Konversi Ruang Terbuka Hijau ke Penggunaan Perumahan di Kec.Tembalang Kota Semarang (Green Open Spece Conversion Analysision to the Use Housing Areas in Tembalang District, Semarang City) - Rasa Memiliki dan Budaya Organisasi Badan Pertanahan Nasional - Tanah Adat, Masyarakat Adat, dan Desa Adat - Kemiskinan di Kabupaten Kediri. - PPPM STPN - 2010 - KonsulidasiTanah |
![]() | Pelaksanaan Redistribusi Tanah Swadaya di Kabupaten Lamongan - Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi - 2003 - Pelaksanaan Redistrinusi |
![]() | Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Dalam Menerbitkan Surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah - Universitas 17 Agustus - 2006 - Kewenangan Kepala Kantor |
![]() | Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Dalam Menerbitkan surat Keputusan Redistribusi Atas Tanah |
![]() | PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN - STPN - 2008 - Reforma Agraria |
![]() | PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI KABUPATEN LANGKAT DAN KABUPATEN ASAHAN PROVINSI SUMATERA UTARA - STPN - 2008 - Reforma Agraria |
![]() | Studi Alokasi Proyek Redistribusi Tanah Swadaya dalam mendukung PPAN di Kab.Lebak Prop.Banten - A Wiley-Interscience Publication - 2008 - Laporan Penelitian |
![]() | Perspektif petani miskin terhadap progam redistribusi tanah dan legalisasi aset di pesisir Kec.Puring kab.Kebumen - A Wiley-Interscience Publication - 2011 |
![]() | Minat Masyarakat Penerima Redistribusi Tanah Terhadap Pesertipikatan Tanah (Studi di Kab.Kebumen Prop.Jateng) - A Wiley-Interscience Publication - 2009 - Laporan Penelitian |
![]() | Kajian Penjualan Tanah Hasil Redistribusi Di Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunung Kidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta - BPN.STPN - 2013 - Penjualan Tanah |
![]() | Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Redistribusi Tanah di desa Sumberurip,Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - 2013 |
![]() | Pencapaian Target Redistribusi Tanah Objek Landreform di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 - Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia - 2013 |
![]() | Bhumi: Dinamika Hukum Konsolidasi Tanah Perkotaan - Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pensertipikatan Tanah di Kab.Purworejo Prop.Jateng - Bencana Tanah Longsor di Kab.Kulon Progo Prop.DIY - Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kab.Boyolali Prop.Jateng - Indrustrialisasi dan Perubahan Penggunaan Tanah di Kawasan Industri Ungaran Kab.Semarang Prop.Jateng. - STPN Press - 2003 - Dinamika Hukum,Bencana Tanah Longsor |
![]() | Jurnal Ilmiah : Hasil-Hasil Penelitian-Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya-Kendala-Kendala Pelaksanaan Undang-Undang No.2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil (Tanah Pertanian) - Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional - 1998 - Pertanahan |
![]() | Bhumi Penentuan Model Nilai Tanah Untuk Penetapan Harga Dasar Tanah di Kabupaten Klaten Prop.Jateng - Kadaster Tiga Dimensi (D3) Dalam Pengaturan Pemanfaatan Ruang di Atas Tanah - Pengaruh Gempa Bumi Tahun 2006 Terhadap Perataan Jaringan Pada Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde3(Studi Kasus Pengukuran KDKN Orde 3 tahun 2007 di Kabupaten Gunung Kidul Prop.DIY - Pengaturan Wewenang Pengelolaan Tanah Negara - Tanah Negara :Sejarah Pengaturan - Mengembangkan Wakaf Tanah Jangka Waktu Tertentu Untuk Mengoptimalkan Fungsi Ekonomi Tanah(Kajian Normatif Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf) - Perspektif Petani Miskin Terhadap Progam Redistribusi Tanah dan Legalisasi Pantai Kec.Puring Kab.Kebumen - Kebudayaan dan Masyarakat Agraria - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform - Membangun Tanpa Menggusur. - PPPM STPN - 2011 - Jurnal Bhumi |