Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah Tahun 1997

Corel Draw 11 Exercise

Ensiklopedi Indonesia Seri Geografi Afrika

Peraturan Pemerintah Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah 1996 - (Tindak Lanjut Dari Peraturan Pertanahan dan Perumahan

Peraturan Kepegawaian - Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11, 12 dan 13 Tahun 2002, Petunjuk Perjalanan Dinas Luar Negeri Para Pejabat/Pegawai di Daerah, Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Formasi Pegawai Negeri Sipil, Pengadaan/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil

Tiga Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Psikotropika-Narkotika dan Hak Asasi Manusia

Jenis, Penyetoran dan Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak - Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pengurusan Piutang Negara, Petunjuk Pelaksanaan Lelang)

Ensiklopedi Islam 4 - NAH-SYA

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Metodologi Penelitian Kebudayaan

Dinamika Ham (JURNAL): Tentang Diskursus HAM Yang Berubah - Kalusa Sosial: Perlindungan Hak-Hak Pekerja - Hegemony And 'Logic' Of The New Order - Membangun Kesadaran HAM Dalam Praktek Masyarakat Modern - Menepuk Gelembung Busa, Menggusur Pendasaran Hak Asasi Manusia - Pelaksanaan Hak Asasi Manusia - Sensor, "Demi-Demi" Yang Menyertainya, Dan wacana Hak Asasi Manusia - Perlindungan hukum Terhadap Perkawinan Menurut Tata Cara Adat - Demokrasi, Demokratisasi, Dan Membangun Masyarakat Warga Yang Berkeberdayaan Di Hadapan Kekuasaan negara

JURNAL MAGISTER HUKUM Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan, Hukum Negara dan Keprihatinan Lokal Kasus Komunitas Lokal di Sabu, Pengaruh Oemerintah yang Baik dan Dipercaya Terhadap Percepatan Implementasi Inovasi dan Pembaruan dalam Otonomi Daerah, Fungsi dan Penormaan Freies Ermessen dan Peraturan Kebijaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, Hukum dan Kebijaksanaan Kependudukan: Tinjauan Program Transmigrasi dalam Perspektif Sistem Hukum, The Development of Codes of Conduct on Translational Corporations, Resistensi Sistem Bisnis Islami dan Sistem Bisnis Sekuler Terhadap Defiasi Pasar, Putusan Abitrase Asing dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Indonesia, Problematika dan Analisis Hukum Modal Venturan Sebagai Lembaga Pembiayaan, Peran Wahyu dalam Penetapan Hukum Islam, Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Perspektif Hukum Utang Luar Negeri Indonesia

Rantai Penjelas Konflik-Konflik Agraria yang Kronis, Sistemik, dan Meluas - Menjarah Pulau Gambut: Konflik dan Ketegangan di Pulau Padang - Potret Konflik Agraria di Indonesia - Suku Anak Dalam Batin 9 dan Konflik Seribu Hektar Lahan Sawit Asiatic Persada - Anatomi Konsep Penyelesaian Konflik Agraria: Studi Perbandingan antara Ranah Kebijakan dan Ranah Perjuangan Agraria - Petani Melawan Perkebunan: Perjuangan Agraria di Jawa Tengah - Land Grabbing dan Potensi Internal Displacement Persons (IDP) dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua - Perampasan Tanah dan Konflik: Kisah Perlawanan Sedulur Sikep - Perlawanan Ekstra Legal: Transformasi Perlawanan Petani Menghadap Korporasi Perkebunan - Kontekstualitas Affirmative Action dalam Kebijakan Pertanahan di Yogyakarta - Dilematika Pelaksanaan Otonomi Dibidang Pengelolaan Sumberdaya Alam/Agraria

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 1989

Himpunan Peraturan Lingkungan Hidup dan Kependudukan 1992

Himpunan Ketetapan-Ketetapan MPR 1978

Himpunan Tindak Lanjut Peraturan Perpajakan

Keppres 24 1995 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pengganti KEPPRES No.16 Tahun 1994

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998