Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Surat-Surat Perjanjian Kontrak

Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 (UU.No.22, 25 dan 28-1999 Dilengkapi Juklak Otonomi Daerah 2001

Undang-Undang Pemilihan Umum Beserta PP RI No.37

Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Jabatan Guru 1995

Program Redistribusi Tanah di Indonesia (Suatu Sarana ke arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikkan Tanah)

Write off Kredit Macet

Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi Kedua

Undang-Undang Agraria (UU RI No. 4 Tahun 1996

The Power in The Land

PP. No. 10 Tahun 1983 dan SE No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Serta Petunjuk Pelaksanaannya

TINJAUAN TENTANG PRAKTEK PENGGUNAAN HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND SEBAGAI HAK JAMINAN ATAS TANAH DI KECAMATAN JEUMPA KAB. ACEH UTARA PROP. DAERAH ISTIMEWA ACEH.

PENGARUH PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH TERHADAP UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PETANI DI KECAMATAN BANTUL PROP. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Tanah, Pekerjaan dan Nafkah di Pedesaan Jawa Barat

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Serta Pengangkatan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 1997

Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH PERTANIAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN PETANI PENGGARAP DI KAB. OGAN KOMERING ILIR PROP. SUMATERA SELATAN.

SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI JAMINAN HUTANG MELALUI HIPOTIK DAN CREDIETVERBAND DI KAB. DATI II KLATEN PROP. JATENG.

PENGARUH REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM TERHADAP PENDAPATAN PARA PETANI PENERIMA REDISTRIBUSI DI KAB. DATI II BULELENG.