Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang

Hukum Hak Tanggungan

Kegiatan Kediklatan Triwulan (Januari-Maret) Tahun 2014. Pemimpin Perubahan Melalui Diklat PIM Pola Baru. Manajemen Kelas Dalam Sistem Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Prosiding: Implementasi Perkaban Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan, Legalitas Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum Serta Keamanan Investasi

Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah - Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH

Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Rumah Susun

PELAKSANAAN PENEGASAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 UNTUK PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA Dl KOTA AMBON PROVINSI MALUKU

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

Kumpulan Peraturan dan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Departemen Tenaga Kerja RI 1995

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

Kedudukan Suami dan Istri sebagai Para Pihak dalam Rumusan Komparisi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) pada Pengalihan dan pembebanan Harta Bersama

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Tugas dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitannya dengan pembutan Akta Otentik dan Blangko Akta PPAT

Pelaksanaan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Karena Jual Beli Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997

SIKAP PETUGAS UKUR TERHADAP PERBEDAAN TEKNIK PENGGAMBARAN GAMBAR UKUR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH 10/1961 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH 24/1997 Dl PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA