EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN LOKASI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 Dl KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 III

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

PELAKSANAAN PROSES PENGAKUAN HAK DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG

DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2002 TERHADAP UANG PEMASUKAN DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman )

OTOMASI DOKUMENTASI INFORMASI PERATURAN PERTANAHAN Dl LINGKUNGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta

Aspek-Aspek Hukum Perusahaan Jasa Penilai

PELAKSANAAN IZIN LOKASI SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1999 DI KANTOR PERTANAHAN XABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH MASYARARAT SUKU DAYAKMERATUS Dl DESA MALINAU KV CAMATAN LOKSADO KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK POLA AJUDIKASI SWADAYA MASYARAKAT DI KELURAHAN LABUHAN RATU KECAMATAN KEDATON KOTA BANDAR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

PELAKSANAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 Dl KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA PERIODE TAHUN 1996 SAMPAI TAHUN 2000

TUKAR MENUKAR (RUILSLAG) TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus PT Sawit Arum Madani dan PT Bina Peri Permai Makmur Dengan Pemerintah Kabupaten Blitar)

TINJAUAN YURIDIS PENGABDIAN PEKARANGAN SEBAGAI FUNGSI SOSIAL DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH(Studi di Kantor Pertanahan Kota Makassar)

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ASSET PEMERINTAH KOTA KEDIRI PROPINSI JAWA TIMUR

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN DAN PENGATURAN PERTANAHAN (SP3) DALAM PENDAFTARAN PEMECAHAN BIDANG TANAH PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG

IMPLEMENTASI PEWARISAN MENURUT ADAT SUKU SASAK (Studi di KecamatanPujutKabupaten Lombok Tengah)

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA(Studi Bangun Guna Serah di Desa Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah)

PENGARUH FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN TERHADAP EFISIENSI USAHATANI(Di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)