PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: ratu
KATA KUNCI: ratu
 | EFEKTIVITAS FUNGSI PENGATURAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2024 PADA PENYELESAIAN PERMASALAHAN GANTI RUGI OBYEK TANAH KAS DESA DALAM PENGADAAN TANAH (Studi Pada Proyek Strategis Nasional Pembangunan Bendungan Jlantah Di Desa Tlobo, Kecamatan Jatiyoso, Kabupaten Karanganyar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Pengadaan Tanah,Proyek Strategis Nasional,Tanah Kas Desa,Ganti Rugi,Efektivitas |
| KONFLIK PENGUASAAN ASET TANAH ANTARA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN PT PERTAMINA (PERSERO) (Studi di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Konflik Agraria,Penguasaan Tanah,Aset Tanah |
| SENGKETA PERSETUJUAN TUKAR-MENUKAR BIDANG TANAH (Studi Kasus: Surat Keputusan (SK) Bupati Badung Nomor 220001/HK/2008 tentang Persetujuan Tukar Menukar Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Badung Dengan Tanah Milik Perorangan Atas Nama Harijanto Karjadi) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Tukar Menukar Bidang Tanah,Sengketa Pertanahan,Penyelesaian,Keabsahan Hukum,Mediasi,Ganı Rugi |
| REFORMA AGRARIA DI INDONESIA (STUDI LITERATUR PADA SKRIPSI TARUNA STPN TAHUN 2018-2024 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Reforma Agraria |
| PERAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PEMBERANTASAN MAFIA TANAH (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran,Kendala,Solusi |
| PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI DALAM PENYELESAIAN KASUS MAFIA TANAH (STUDI KASUS PEMALSUAN SERTIPIKAT TANAH ) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN-STPN - 2025 - Mafia Tanah,Peran Kantor Pertanahan,Pemalsuan Sertipikat Tanah |
| EKSPLORASI PEMETAAN DESA LENGKAP DI DESA MEKARLAKSANA KECAMTAN CIPARAY KABUPATEN BANDUNG - SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL -ATR/BPN - 2025 - Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap,Desa Lengkap,Pemetaan,Nilai Desa Lengkap |
 | JALAN PANJANG PPDB MENJADI NOTARIS DAN PPAT - PT Refika Aditama - 2023 - Ilmu Hukum |
 | JAMINAN HAK TANGGUNGAN - PT Refika Aditama - 2021 - Hukum Hak Tanggungan |
 | Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah - Kencana Prenada Media Group - 2011 - Hak Atas Tanah,Pendaftaran Tanah |
 | HUKUM AGRARIA - Pustaka Reka Cipta - 2020 - Hukum Agraria |
 | ANOTASI PUTUSAN PENGADILAN MENGENAI PERTANAHAN PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH - Kemeterian Agraria Dan tata Ruang/BPN Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat - 2017 - Pertanahan,Pembatalan Sertipikat |
 | SERI SOSIO-LEGAL INDONESIA HUKUM AGRARIA DALAM MASYARAKAT MEJEMUK DINAMIKA INTERAKSI HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA DI SUMATRRA BARAT - Huma Indonesia - 2010 - Ilmu Agraria |
 | POLICY PAPER KAJIAN KEBIJAKAN RATIO LEGIS PERCEPATAN PENDAFTARAN YANAH ULAYAT DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/KEPALA BPN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGRARAAN ADMINISTRASI PERTANAHAN HAK ULAYAT - 2024 - Administrasi Pertanahan Hak Ulayat |
 | MENGENAL LEBIH DEKAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN DI INDONESIA - PEnerbit Gava Media - 2025 - Pengadaan Tanah |
 | PLURALISME HUKUM SEBUAH PENDEKATAN INTERDISIPLIN - Huma Indonesia - 2013 - Pluralisme Hukum |
 | PERIASAI PEREMPUANKESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN Yayasan Galang - 1999 |
 | MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI SUBJEK HUKUM: KECAKAPAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM LAPANGAN HUKUM PRIVAT DAN PUBLIK - The Samdhana Institute - 2017 - Masyarakat Hukum Adat,Hukum,Masyarakat Adat |
 | BISNIS PENGANTAR - Ilmu Bisnis |
| PERIASAI PEREMPUANKESEPAKATAN INTERNASIONAL UNTUK PERLINDUNGAN PEREMPUAN - Yayasan Galang - 1999 - hak asasi wanita |
