Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 - Materi Pengukuran dan Pemetaan Pendaftaran Tanah

DAMPAK KERJASAMA EKONOMI INDONESIA SINGAPURA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PROPINSI RIAU TERHADAP SERTIPIKAT TANAH DI KABUPATEN KEPULAUAN RIAU.

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Tahun 1997

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

KOSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMUKIMAN PERKOTAAN YANG TERATUR DI KOTAMADYA DENPASAR PROPINSI BALI.

PEMBUATAN SURAT UKUR DILUAR DESA LENGKAT DI KEC. PADALARANG KAB.DATI II BANDUNG PROP. JAWA BARAT (TINJAUAN PERATURAN KBPN NO. 3/1989 DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN PENGUKURAN DESA DEMI DESA)

Buku Pintar Pengembangan Regulasi Desa

Sekilas Tentang Jual Beli Tanah (Berikut Peraturan-peraturannya)

Alfred Russel Wallace - Kiprah dan Karyanya sebagai Ilmuwan Sosial

PENGARUH SISTEM PENDAFTARAN TANAH, TINGKAT KESADARAN MASYARAKAT DAN PENERAPAN PERATURAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT UNTUK MENDAFTARKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PENGARUH PENETAPAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.2 TAHUN 1992 TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ALOR.

Sumber Daya Bumi

Kepemilikan Properti di Indonesia : Termasuk Kepemilikan Rumah oleh Orang Asing

Nefertari Sang Ratu Heretik

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Kumpulan Undang-Undang HKI

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia