PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN DATI II TEGAL.

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

FAKTOR-FAKTOR YANG MENGHAMBAT PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO.28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Perspektif Hukum Dalam Dunia Properti

Peraturan Perpajakan Berdasarkan Bidang Usaha 1995-1996 - Buku I (Kesatu)

PERANAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MEWUJUDKAN PEMUKIMAN YANG TERATUR DI KELURAHAN KEFAMENANU KABUPATEN DATI II TIMOR TENGAH UTARA PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pergeseran Garis Peraturan Perundang-undangan tentang DPRD & Kepala Daerah dalam Tatanegaraan Indonesia

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 16-17 dan 18 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Guru dan Sertifikasi Bagi guru Dalam Jabata

Himpunan Peraturan Hukum Agraria Buku III

PENGARUH PEMBEBASAN TANAH PROYEK JRATUNSELUNA (GENANGAN BENDUNG DUMPIL) TERHADAP PRODUKSI PERTANIAN DI DESA GAGAKAN KECAMATAN KUNDURAN KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT PESERTA PROYEK PENERTIBAN DAN PENINGKATAN PENGURUSAN HAK ATAS TANAH BELUM MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DI KECAMATAN KAIRATU DAN KECAMATAN SALAHUTU KABUPATEN DATI II MALUKU TENGAH PROPINSI MALUKU.

PENGARUH PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA DI KABUPATEN DATI II GUNUNG KIDUL.

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PENDAFTARAN TANAH KAITANNYA DENGAN PENDAPATAN NEGARA DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN.

Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang

Hukum Hak Tanggungan

Kegiatan Kediklatan Triwulan (Januari-Maret) Tahun 2014. Pemimpin Perubahan Melalui Diklat PIM Pola Baru. Manajemen Kelas Dalam Sistem Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Prosiding: Implementasi Perkaban Nomor 1, 2, dan 3 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Kemudahan Pelayanan Pertanahan, Legalitas Kepemilikan Tanah, Kepastian Hukum Serta Keamanan Investasi