Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan - Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 April 1975

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kependidikan Tahun 2002 - Buku 3

Himpunan Peraturan Kepegawaian RI - Edisi Lengkap 1990

Himpunan Peraturan Konsolidasi Tanah Dan Pembangunan Perkotaan Bagian I

Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria di Indonesia = Reformasi Agraria: Momentum Keadilan dan Kesejahteraan = Pertarungan Aktor dalam Konflik Penguasaan Tanah dan Penambangan Pasir Besi di Urut sewu Kebumen = Belajar dari cilacxap: Kebijakan dari reforma Agraria atau Redistribusi Tanah = Membaca Karakteritris dan Peta Gerakan Agraria Indonesia = Legitimasi Identitas Adat dalam Dinamika Politik Agraria = RUU Pertanahan: Antara Mandat dan Pengingkaran Terhadap UUPA 1960 = Perkembangan Peraturan Mengenai redistribusi tanah dalam rangka reforma agraria di kabupaten Boyolali.

Jurnal Mimbar Hukum : Penjaminan kredit usaha kecil melalui giralisasi dan transmisi jaminan kebendaan menjadi tunai - Kendala hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan diperadilan perdata - Peran pemerintah dalam penanggulangan pecemaran air tanah oleh bakteri E.coli di kota Yogyakarta - Mekanisme pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belaja daerah (studi kasus di Yogyakarta - Implementasi peraturan perizinan pembangunan perumahan bagi pengembang terkait aspek perlindungan konsumen di DIY - - Mekanisme Small claims court dalam mewujutkan tercapainya peradilan sederhana.cepat.dan biaya ringan - Melindungi keanekaraman hayati dalam kerangka protokol nagoya - Justices'Freedom of constitutional interpretation methot in the indonesian constitutional court -

Buletin : Pengembangan Diklat Aparatur yang Berkelanjutan Menoptimalkan Potensi SDM Pegawai Menuju Kepemerintahan yang Baik.

EFEKTIVITAS PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DALAM PENERBITAN IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (IPPT) SEBAGAI INSTRUMEN PENGENDALIAN ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN MERTOYUDAN KABUPATEN MAGELANG

INOVASI PERCEPATAN PELAYANAN PERTANAHAN (Studi Program One Day Service Office di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Tax review dan Strategi Perencanaan Pajak

Pokok-Pokok Administrasi Publik Dan Implementasinya

1001 Peraturan Paling Konyol Sedunia

JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH EKS TRANSMIGRASI SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA PPAT DAN PERALIHAN HAK (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua)

DEAGRARIANISASI RUMAH TANGGA PERTANIAN AKIBAT ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KEBIJAKAN PENGENDALIANNYA DI KOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR

MOTIVASI MASYARAKAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH SPORADIK DI KELURAHAN KAMPUNG JAWA KECAMATAN TONDANO UTARA KABUPATEN MINAHASAPROVINSI SULAWESI UTARA

SINERGI KANTOR PERTANAHAN DENGAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH (Studi di Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

KONSISTENSI PENERAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 65 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN DAMPAKNYA (Studi Pembangunan Terminal Penumpang Baru Di Bandara Mozes Kilangin Kabupaten Mimika Provinsi Papua)

PROFESIONALITAS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA DALAM PROGRAM QUICK WINS

PROBLEMATIKA PEMBEBASAN TANAH DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN UPAYA PENYELESAIANNYA (Pembangunan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road II (JORR II) Cengkareng-Batuceper-Kunciran, Kota Tangerang, Provinsi Banten)

PROBLEMATIKA PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)