
PERPUSTAKAAN STPN
![]() | Sejarah Indonesia Abad XIX - Awal Abad XX Sistem Politik Kolonial dan Administrasi Pemerintahan Hindia-Belanda - Ombak - 2012 - Sejarah Indonesia |
![]() | Kisruh Peraturan Daerah: Mengurai Masalah dan Solusinya - Ombak - 2010 - Peraturan |
![]() | KONSELING DAN TERAPI QUR'ANI - Pustaka Pelajar - 2018,Konseling |
![]() | Metode Penelitian Sejarah - Ombak - 2012 - Metode Penelitian Sejarah |
![]() | TEORI-TEORI ETIKA - Nusa Media - 2014 - TEORI,TEORI ETKA |
![]() | SEJARAH PSIKOLOGI MODERN - Nusa Media - 2015 - SEJARAH PSIKOLOGI MODERN |
![]() | Hukum Perlindungan Konsumen - Ombak - 2014 - Hukum Perlindungan Konsumen |
![]() | Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia - CV Mandar Maju - 2014 - Negara Hukum dan HAM |
![]() | Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap : Menguak Sejarah Timah Bangka-Belitung - Ombak - 2009 - Sejarah |
![]() | Kitab Undang-Undang Agraria Dan Pertanahan - Fokusmedia - 2014 - Peraturan dasar Pokok,Pokok Agraria |
![]() | Sejarah Jejak Peradaban Manusia Dari 500 SM-Abad XX SM - Nusa Media - 2015 - Peradaban Manusia |
![]() | Peraturan Perundang-undangan Pertanahan Bidang Pendaftaran Tanah Jilid I - Hudaya Bina Sejahtera - 1981 - Peraturan Pendaftaran Tanah |
![]() | Kumpulan Peraturan PerUndang-Undangan Tentang Pengukuhan Kawasan hutan - Sekretariat direktorat jenderal planologi kehutanan - 2013 - Kawasan Hutan |
![]() | Hukum TataNegara Penyusunan Dan penetapan Peraturan Daerah - Liberty - 1997 - Hukum Tata Negara,Perda |
![]() | Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah - Prenada Media Group - 2008 - Hukum,Tanah,Agraria |
![]() | Ilmu Perundang-Undangan 1 - Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan - Kanisius - 2007 - Undang,Undang |
![]() | Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan - Prenada Media Group - 2009 - Pertanahan,Konflik |
![]() | Perundang-Undangan Agraria Indonesia - Liberty Yogyakarta - 1988 - Agraria |
![]() | Pelanggaran PPAT Dalam Penitipan Uang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Sebelum Berlakunya Peraturan Menteri agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 - Prodiksus STPN - 2018 - Pelanggran PPAT,Pearturan Menteri 2 Tahun 2018 |
![]() | Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara - STPN - 2013 - PPAT |