PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: ratu
KATA KUNCI: ratu
 | SISTEM PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI KALURAHAN SUMBERARUM, KAPANEWON MOYUDAN, KABUPATEN SLEMAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Kas Desa; Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah,Regulasi; Pemangku Kepentingan |
 | PENATAUSAHAAN TANAH SULTAN GROUND DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO 33 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN TANAH KASULTANAN DAN KADIPATEN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penatausahaan,Tanah Sultan Ground,Problematika dan Solusi |
 | MEKANISME, PROGRES, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI PENGADAAN TANAH JALAN TOL PADANG-SICINCIN DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Mekanisme,Progres,Permasalahan,Solusi,Pengadaan Tanah |
 | EVALUASI PELAKSANAAN LAYANAN HAK TANGGUNGAN SECARA ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Hak Tanggungan Elektronik,Mekanisme,Evaluasi |
 | IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENETAPAN BATAS MAKSIMUM PENGUASAAN PULAU OLEH PIHAK ASING DI PULAU-PULAU KECIL.
(STUDI DI PULAU GILI NANGGU, KABUPATEN LOMBOK BARAT, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Pulau,Batas Maksimum,Pulau,Pulau Kecil,Pihak Asing,Hak Guna Bangunan |
 | PELAKSANAAN PENERBITAN IZIN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN PERKOTAAN BANYAKAN GROGOL KABUPATEN KEDIRI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Undang,Undang Cipta Kerja,KKPR,PKKPR |
 | EVALUASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DENGAN MASYARAKAT ATAS TANAH EKS HGU PTPN VIII DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Penguasaan Tanah,Konflik Pertanahan,Kepemilikan Tanah |
 | USAHA TANI SKALA KECIL PASCA PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERTANIAN DI KALURAHAN TRIHARJO, KAPANEWON PANDAK, KABUPATEN BANTUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Konsolidasi tanah pertanian,pendapatan usaha tani,luas minimum |
 | PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN BANDAR UDARA SIBORU DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT DI KAMPUNG SIBORU KABUPATEN FAKFAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengadaan Tanah,Pembangunan Bandara,Dampak Sosial,Ekonomi,Masyarakat,Fakfak |
 | STRATEGI, PERMASALAHAN, DAN SOLUSI OPTIMALISASI PENGAMANAN ASET TANAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pengelolaan Aset,Pengamanan Aset,Aset Tanah |
 | IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG TERHADAP OBJEK WISATA TERAS KACA KABUPATEN GUNUNGKIDUL - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Pemanfaatan Ruang,Pengendalian Pemanfaatan Ruang |
 | PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH NORMALISASI SUNGAI CILIWUNG DI JAKARTA SELATAN - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Normalisasi Sungai Ciliwung,Problematika,Solusi |
 | IMPLEMENTASI PENDAFTARAN TANAH SECARA ELEKTRONIK UNTUK ASET PEMERINTAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Implementasi,Pendaftaran Tanah Elektronik,Pelayanan Berstandar Dunia,Kadaster 2014,Sertipikat Elektronik |
 | PEMBANGUNAN BASIS DATA PERTANAHAN MULTIGUNA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DESA (Studi di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Basis Data Pertanahan,Multiguna Layanan,Tertib Administrasi Pertanahan |
 | MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENANGANAN BERKAS PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG MEMILIKI PERBEDAAN LUAS ANTARA PENGAJUAN DENGAN HASIL UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Permohonan Sertipikat,Perbedaan Luas,Luas Hasil Ukur |
 | PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN TANAH YANG TERINDIKASI MUSNAH DI KALURAHAN BANARAN, KAPANEWON GALUR, KABUPATEN KULON PROGO - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Tanah Terindikasi Musnah,Letter C,Sungai Progo |
 | PENYELESAIAN KONFLIK PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH BEKAS HGU MELALUI REFORMA AGRARIA (Studi di Desa Soso, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - penyelesaian konflik,penataan aset,penataan akses,reforma agraria |
 | DAMPAK PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN WARUNG APUNG ROWO JOMBOR BERDASARKAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2041 - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Waduk Rowo Jombor,Peraturan Daerah,Kesesuaian,Penertiban Pelanggaran Pemanfaatan Ruang |
 | DAMPAK BENCANA BANJIR TERHADAP WARKAH PERTANAHAN DAN UPAYA PEMULIHANNYA DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - Warkah,Pemulihan,Kepastian Hukum,Bencana |
 | PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPΤΡΚΗ) UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) DI KABUPATEN BANYUWANGI - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN STPN - 2024 - PPTPKH,reforma agraria,Kabupaten Banyuwangi |
