Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi

Otonomi Daerah di Era Reformasi

Sikronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah Dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia

FUNGSI PEMBATASAN LUAS MAKSIMUM DAN MINIMUM TANAH PERTANIAN SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KAB. DATI II SLEMAN PROP. D.I.YOGYAKARTA.

PROSPEK PEMANFAATAN HASIL PEMETAAN FOTOGRAMETRI DALAM PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

Membagi Warisan (Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW edisi revisi

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa enggara

PENEGASAN KONVERSI BEKAS HAK MILIK ADAT PADA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA BARAT.

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Maret 1988

Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Global

Hukum Bangunan (Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek Dan Sumber Daya Manusia

Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier

Pweran dan Tanggung Jawa Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) Dalam Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB)

Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

STUDI TENTANG PEMBERIAN GANTI KERUGIAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) Dl KELURAHAN LONRAE KECAMATAN TANETE RIATTANG TIMUR KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pendidikan Kedinasan

Pelaksanaan Penyusunan Basis Data Pertanahan Melalui Kegiatan Geo KKP Di Kantor Pertanahan Kota Madiun Provinsi Jawa Timur