Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyediaan Tanah dalam Rangka Penanaman Modal Terkait Dengan Perlindungan Masyarakat adat Atas Hak Ulayat

Tugas dan Pelaksanaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Menunjang Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah di Kantor Notaris/PPAT Aries Djoko Sujono Kab.Bantul

PEMBERIAN PERIJINAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH SAWAH Dl KABUPATEN BANTUL

Peran PPAT dalam rangka pengawasan dan pengamanan pembayaran BPHTB dan PPh peralihan Hak Atas Tanah di kantorn notaris/PPAT Emanuel Retinah.

STUDI PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PRONA Dl DESA JUMBLENG KECAMATAN LOSARANG KABUPATEN INDRAMAYU PROVINSI JAWA BARAT

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli

Peran Pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pelaksanaan Pembuatan akta jual beli hak milik atas tanah pekarangan.

Perana Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT Dalam Peralihan Hak Bagi Tanah-tanah yang Belum Terdaftar

Peran pejabat pembuat akta tanah dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali.

KAJIAN PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH SECARA MASSAL SWADAYA Dl DESA TEGALARUM KECAMATAN MRANGGEN KABUPATEN DEMAK

EVALUASJ PELAKSANAAN 1DENTIF1KASITANAHTERLANTAR D\ KECAMATAN PINANG KOTA TANGERANG PROVtNSI BANTEN

Tentang dan Sekitar Undang-Undang Dasar 1945

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2005 TENTANG PELAKSANA KEWENANGAN Dl BIDANG PERTANAHAN Dl KABUPATEN SEMARANG

PRODUKTIVITAS KERJA DALAM PELAYANAN PERTANAHAN Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG

EVALUASI PELAKSANAAN PRONA Dl DESA KARANGANYAR KECAWIATAN MUSUK KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

STUDI KOMPARASI TENTANG VEKTORISASI DENGAN PERANGKAT LUNAK AUTODESK RASTER DESIGN 3, R2V, TRACTRIX2000 DAN WINTOPO TERHADAP PETA PENDAFTARAN

Pendidikan Pancasila

EVALUASI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SPORADIK MELALUI PENGAKUAN HAK Dl KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional

Brosur Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) - Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..........