Prosiding Seminar Nasional Pertanahan - Pembaruan Agraria

Kumpulan Undang-Undang HKI

Pemerintahan Nagari Minangkabau dan Perkembangannya - Tinjauan Tentang Kerapatan Adat

Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh

Sosiologi dan Politik

Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan

Petunjuk Mengajukan Gugatan Perdata.

PELAKSANAAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESIAPAN APARAT BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN PERALATAN TEKNIS DALAM PROSES KELANCARAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG.

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PAKET DEREGULASI 23 OKTOBER 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LOMBOK BARAT.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK PERORANGAN DI KECAMATAN KRATON KOTAMADYA YOGYAKARTA.

STATUS DAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH PEKARANGAN DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI MENURUT UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA.

Sari Pendidikan Pancasila dan undang-undang dasar 1945

Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak

KAITAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN INDUSTRI DENGAN PERSEDIAAN TANAH DI KECAMATAN JATEN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR.

PENGARUH PENGGALIAN TANAH UNTUK INDUSTRI GENTENG TERHADAP KERUSAKAN TANAH DI DESA KARANGGENENG KECAMATAN BOYOLALI KABUPATEN DATI II BOYOLALI.

PELAKSANAAN KEPPRES NO. 55 TAHUN 1993 DALAM RANGKA PEMBERIAN GANTI RUGI DI WILAYAH KECAMATAN KOTA KAYU AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR.

PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH NEGARA DALAM MENUNJANG TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGERANG PROPINSI JAWA BARAT.

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI BUKAN PERTANIAN DI KECAMATAN UNGARAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH.