PERANAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN JALAN PADANG BY PASS DI KOTAMADYA DATI II PADANG

PERANAN KEPALA DESA DIDALAM INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI KEC.KEBAKKRAMAT KAB. DATI II KARANGANYAR

Seminar Nasional : Mobilisasi Tertib Pertanahan Dalam PJP II

PERANAN PETA PENDAFTARAN TANAH DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

PERANAN PENDAFTARAN PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BEKASI.

Pemgembangan Koperasi (Kumpulan Karangan)

PERANAN IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DI KABUPATEN DATI II SITUBONDO.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP KONVERSI DAN PENDAFTARAN TANAH MILIK ADAT DI KOTAMADYA YOGYAKARTA.

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM MENUNJANG TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN ALOR.

Pedoman Sederhana Pembangunan Prasarana Jalan dan Jembatan Untuk Pedesaan

PERANAN CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM KAITANNYA DENGAN TUGAS PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II AMBON.

PERANAN PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA MASYARAKAT DALAM MENUNJANG PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II PAMEKASAN.

PERANAN PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH KPR-BTN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH KOTAMADYA MATARAM.

PERANAN PENGHULU SUKU DALAM PROSES PENSERTIPIKATAN TANAH HAK ADAT DI NAGARI BATU BASA KABUPATEN TANAH DATAR PROPINSI SUMATERA BARAT.

PERANAN LEMBAGA KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM PENDAFTARAN TANAH HAK MILIK DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BUKITTINGGI.

PERANAN RANCANGAN UMUM TATA RUANG KABUPATEN SEBAGAI PENGENDALI PEMBERIAN IJIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI BUKAN PERTANIAN DI KABUPATEN DATI II BANTUL

PERANAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK LANDREFORM DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA TERTIB HUKUM DAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN.

PERANAN SURAT EDARAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.630-912 TAHUN 1994 DALAM PENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH SEBAGAI UPAYA MENUNJANG TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR.

PERANAN ASPEK TATA GUNA TANAH DALAM PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN SAWAH IRIGASI TEKNIS KE NON PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KLATEN PROPINSI JAWA TENGAH.

Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 dari masa ke masa