Wapres: Pendamping atau Pesaing? Pernanan wakil Presiden dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Program Redistribusi Tanah di Indonesia (Suatu Sarana ke arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Pemilikkan Tanah)

Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah

Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

PERANAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DALAM PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN UNTUK TANAH DENGAN KLASIFIKASI 32 DI KOTAMADYA PADANG.

PERANAN ALAT DAN TENAGA TEHNIS DALAM MENUNJANG KELANCARAN PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DI KAB. DATI II KLATEN.

PERANAN PETA FOTOGRAMETRI DALAM MENUNJANG PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DI KOTAMADYA DATI II DENPASAR.

PERANAN POLA TATA RUANG DESA TERHADAP PENGENDALIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH DARI PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN CEPER KABUPATEN DATI II KLATEN.

PERANAN PETA PENDAFTARAN TANAH TERHADAP PENDAPATAN OBYEK DAN SUBYEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN SRUWENG KAB. KEBUMEN.

PERANAN IJIN MUTASI PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG CILACAP DI KOTA ADMINISTRATIF CILACAP.

PERANAN PENELITIAN LAPANG DALAM PEMBERIAN IJIN PERALIHAN HAK TERHADAP PENGENDALIAN PEMECAHAN TANAH DI KAB. PURWOREJO.

PERANAN KOORDINASI ANGGOTA PANITIA DALAM RANGKA PENYELESAIAN PROSES PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROP.DIY

PERANAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DALAM USAHA PENGENDALIAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH PERTANIAN DI KAB. DATI II BREBES PROP. JAWA TENGAH.

PRANAN PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTAMADYA DENPASAR PROP. DATI I BALI.

Peranan Kota Dalam Pembangunan "ditinjau secara historis, yuridis, komparatif, sosiologis, ekonomis dan politis

PERANAN PENGHULU SUKU DI BIDANG PERTANAHAN DALAM MENUNJANG PENSERTIPIKATAN TANAH MILIK ADAT DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN DATI II SOLOK PROP.SUMBAR.

PERANAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK MEMPERLANCAR PELAYANAN PEMASANGAN HAK TANGGUNGAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA SELATAN.

PERANAN CADANGAN TANAH DAN IZIN LOKASI DALAM PEMANFAATAN TANAH UNTUK SEKTOR PERKEBUNAN DI BATANGHARI PROPINSI JAMBI.

PERANAN PENEGASAN KONVERSI BEKAS TANAH HAK ADAT DALAM RANGKA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI KOTAMADYA MANADO.

FUNGSI PEMBATASAN LUAS MAKSIMUM DAN MINIMUM TANAH PERTANIAN SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI KAB. DATI II SLEMAN PROP. D.I.YOGYAKARTA.