Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata

Tantangan Yang Menghadang Selatan

Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understanding (MoU)

Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan Desa

Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945

SERTIFIKASI TANAH WAKAF SEJAK BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 1977 DI KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BENGKALIS DAN PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN CATUR TERTIB PERTANAHAN.

PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH KAITANNYA DENGAN TERTIB HUKUM PERTANAHAN DI KOTAMADYA MATARAM.

KECAMATAN PRAMBANAN DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN.

PERANAN KONSOLIDASI TANAH DALAM MENUNJANG PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA DI KEC. BANYUMANIK KOTAMADYA SEMARANG.

Sosiologi Politik - Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik

PROSPEK PEMANFAATAN HASIL PEMETAAN FOTOGRAMETRI DALAM PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DENPASAR

Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan : Rangkaian Tulisan dan Materi Ceramah

PERAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN KPR BTN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN CATUR TERTIB PERTANAHAN DI DAERAH TK.II KOTAMADYA MADIUN

PERANAN KEPALA DESA DIDALAM INVENTARISASI DAN PEMANFAATAN TANAH KAS DESA DI KEC.KEBAKKRAMAT KAB. DATI II KARANGANYAR

STUDI TENTANG RELOKASI DAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DI DAERAH RELOKASI SUKU TERASING PERAMBAH HUTAN DESA SIMALOU KECAMATAN AMAHAI KABUPATEN MALUKU TENGAH.

PROGRAM KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN DALAM MENUNJANG TERWUJUDNYA CATUR TERTIB PERTANAHAN DI KOTAMADYA BENGKULU.

Pemgembangan Koperasi (Kumpulan Karangan)

PENGARUH PEMAHAMAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH HAK MILIK TANAH TIMBUL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN DATI II INDRAMAYU.

Sistem Pemerintahan Indonesia: Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen

Strategi Efektif Berwirausaha:Mencakup Studi Kelayakan Usaha