Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pembaharuan Hukum Daerah Menuju Pengembalian Hukum Kepada Rakyat

Migas Untuk Rakyat : Pergulatan Pemikiran dalam Peradilan Mahkamah Konstitusi

PENGARUH FRAGMENTASI TANAH PERTANIAN TERHADAP EFISIENSI USAHATANI(Di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT TERHADAP PENSERTIPIKATAN TANAH DI DESA KALIJAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PERANAN PEMANFAATAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA BANDUNG UNTUK PENYEDIAAN TANAH BAGI PERUMAHAN RAKYAT DI KOTA BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT

Dinamika Tata Kuasa, Tata Kelola dan Tata Produksi di DAS Citanduy: Inisiatif Rakyat dalam Pembangunan.

Potensi dan Kendala Penertiban Tanah Terlantar untuk Kesejahteraan Rakyat di Atas Tanah Hak Guna Usaha di Kabupaten Blitar.

Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pelayanan prima, Peningkatan Penanganan dan Konflik, serta Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Sebesar-besarnya Kesejahteraan Rakyat'.

Studi Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA) dalam peningkatan Kesejahteraan Rakyat di Kab.Karanganyar.

Himpunan Peraturan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Tahun 1994, 1995 dan 1996

Pembangunan Berbasis Rakyat (Community Based Development)

Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah

Amandemen Ke Empat UUD 1945 Tahun 2002

Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat

Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan Untuk Kesejahteraan Rakyat

Berbagai Aspek Pembangunan Pedesaan

Sikap Rakyat Terhadap Penguasa