Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pengairan (Seri Hukum Agraria)

Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan pembebasan tanah di Indonesia

Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia

PENGARUH PROYEK OPERASI NASIONAL TERHADAP MINAT MENSERTIPIKATKAN TANAH SECARA RUTIN OLEH MASYARAKAT DI SEKITARNYA DI KEC. SUKOMORO KAB. DATI II MAGETAN PROP. DATI I JATIM.

Reformasi Pertanahan - Pemberdayaan Hak-hak Atas Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hamkam, Teknis, Agama dan Budaya

PENGARUH PERKEMBANGAN JALUR LINGKAR TERHADAP ALIH PEMILIKAN TANAH DAN HARGA TANAH DI DESA JATI WETAN KECAMATAN JATI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS.

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA REKLAMASI PANTAI DI DESA BANDARAN KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN DATI II PAMEKASAN.

EVALUASI KESESUAIAN TANAH UNTUK TANAMAN TEMBAKAU DI DESA KETAWANG LARANGAN KECAMATAN GANDING KABUPATEN SUMENEP.

STUDI TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN STRUKTURAL DALAM MENDUKUNG PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPN

Studi Penyelesaian Data Salah Dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta

STUDI TENTANG PENCIUTAN TANAH UNTUK TANAMAN TEBU DI KEC.BANDARKEDUNGMULYO KAB.JOMBANG JAWA TIMUR

STUDI TENTANG PENGGUNAAN, PEMILIKAN PENGGUNAAN TANAH DAN PENDAPATAN TRANSMIGRASI DI KEC.TIKEP KAB. MUNA

Jual Beli Tanah Pertanian di Kabupaten Sleman

PEMANFAATAN MACRO MICROSOFT EXCEL DAN MICROSOFT WORD UNTUK PEMBUATAN SCRIPT DALAM PEMET AAN SEMI DIJITAL BIDANG TANAH

Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional

DAMPAK PELAKSANAAN LAND OFFICE COMPUTERIZATION (LOC) TERHADAP PROSES KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN BERBASIS KOMPUTER UNTUK KANTOR PERTANAHAN KOTA SABANG

KONTRIBUSI SEKTOR PERTANAHAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH MELALUI PAJAK DI KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4TAHUN 1998 Jo. NOMOR 6TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERTAN HAK ATAS TANAH NEGARA Dl KABUPATEN BANDUNG

ASPEK HUKUM PENGALIHAN TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH MENJADI PIUTANG NEGARA(Studi Kasus PT. Nelayan Bhakti dengan Pemerintah Kota Ternate)