Jurnal Hukum: Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi - Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana - Kebijakan Penal Mengenai Kriminalisasi di bidang Keuangan - Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana - Upaya Peningkatan Kwalitas Putusan Hakim Agung Dalam Melanjukan - Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian Perkara - Korelasi Antara Peraturan Daerah Perda - Permassalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta atas Musik

Jurnal Hukum Constitusinal Question : Latar Belakang dan Praktik di Negara Lain - Imunitas Negara Asing di Depan Pengadilan Nasional Dalam Kasus Pelanggaran HAM yang Berat Konsekuensi Hukum - Precautionnary Principle Under The Sanitary And Phitosanitary Agrrement In The Transferring - Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal aloging - Akomodasi Nilai-nilai Budaya Masyarakat Madura Mengenai Penyelesaian Carok SDalam Hukum Pidana - Dampak Konfersi Dalam UUPA Terhadap Status Tanah Adat di Bali - Perda Bernuansa Syariah dan Hubunganya Dengan Konstitusi - Perdagangan Hukum Islam Terhadap Anak Hasil Zina yang Dilahirkan di Dalam Perkawinan.

Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Nomor 295.4/0600: Pedoman Penulisan Proposal Penelitian dan Skripsi Pada Sekolah tinggi Pertanahan Nasional

JURNAL KOSMIK HUKUM: Refleksi filsafat dalam putusan pengadilan - asas hakim mencari kebenran formil dalam perkembangan doktrin dan yurispudensi - kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana money laundering di Indonesia - Mewujudkan good corporate governance di perusahaan publik melalui pemberdayaan komisaris independen - penyelesaian sengketa perdagangan internasional dalam world trade organization - zakat sebagai sarana menanggulangi kemiskinan

Berpikir Kritis Sebuah Pengantar

JURNAL MAGISTER HUKUM Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar Pengadilan, Hukum Negara dan Keprihatinan Lokal Kasus Komunitas Lokal di Sabu, Pengaruh Oemerintah yang Baik dan Dipercaya Terhadap Percepatan Implementasi Inovasi dan Pembaruan dalam Otonomi Daerah, Fungsi dan Penormaan Freies Ermessen dan Peraturan Kebijaksanaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia, Hukum dan Kebijaksanaan Kependudukan: Tinjauan Program Transmigrasi dalam Perspektif Sistem Hukum, The Development of Codes of Conduct on Translational Corporations, Resistensi Sistem Bisnis Islami dan Sistem Bisnis Sekuler Terhadap Defiasi Pasar, Putusan Abitrase Asing dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di Indonesia, Problematika dan Analisis Hukum Modal Venturan Sebagai Lembaga Pembiayaan, Peran Wahyu dalam Penetapan Hukum Islam, Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Ilmu, Perspektif Hukum Utang Luar Negeri Indonesia

BHUMI: JURNAL ILMIAH PETANAHN PPPM-STPN Land Contestation Triangle Model:Sebuh Fakta 'Perbuatan' Lahan Pertanian di perdesaan-Sketsaerkembangan Reforma Agraria dan Studi Agraria Sebuah Pemetaan Awal-Pasar Tanah Dalam teori Kebijakan Makro Ekonomi-Telaah Yuridis Undang-undang Perkebunan(Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55/PUU-VIII/2010-He Use Of Geographical Information Systems for Spatial Planning in the National Land Agency-Orang Muda dan Generasi Pertanian di Desa-Penata Penguasaan dan Pemilikan Tanah Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat-Ekososial Masyarakat Kawasan Karst Gunungsewu-Kebun Rakyat,Plasma,dan KKPA;Potrek Perjuangan Mewujutkan Kesejahteraan Dalam Dialektika agraria di Perkebunqan Kelapa sawat-Pengelolaan anahan HGU Perkebunan Kelapa sawait Terhadap Kondisi sosial ekonomi Masyarakat di Kecamatan Bangkinang Kab.Kampar.

Korupsi Mengorupsi Indonesia

Himpunan Hukum Jurisprudensi Hukum Waris Indonesia - Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan nasional Tentang tata Pembukuan Bendaharawan Rutin/Proyek dan Khusus Penerima Dalam Lingkungan BPN

Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah

Menumbuhkan Ide-Ide Kritis

Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2008 DI KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI DESA KARANGMOJO KECAMATAN TASIKMADU KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

PERKEMBANGAN SISTEM KOMPUTERISASI DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

STUDI TENTANG PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Administrasi Kantor Manajemen dan Aplikasi

PENSERTIPIKATAN TANAH UNTUK JALAN LINGKAR DARMA KECAMATAN DARMA KABUPATEN KUNINGAN

PENERAPAN STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN (SPOPP) DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN