Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana

Politik Hukum Agraria

Seri Hukum Perikatan Penanggungan Utang Dan Perikatan Tanggung Menanggung

PENGARUH PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK.556/DJA/1996 TERHADAP PERMOHONAN KONVERSI PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH LABA PURA DI KOTAMADYA DATI II DENPASAR.

Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi

Warta Perundang-undangan edisi 124, 8 juli- 14 juli 2014: Pasca Putusan MK Minim Pergeseran "Kursi Dewan"

PENGARUH PEMAHAMAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PENERIMA SURAT KEPUTUSAN PEMERINTAH HAK MILIK TANAH TIMBUL TERHADAP PENDAFTARAN TANAH TIMBUL DI KECAMATAN INDRAMAYU KABUPATEN DATI II INDRAMAYU.

Penuntun Penyusunan Surat Keputusan

Prosedur Gugatan Perdata - Dilengkapi dengan Contoh-contoh Surat Kuasa, Surat Gugatan, Akta Perdamaian, Replik, serta Putusan Pengadilan

Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

PERBANDINGAN PRODUKSI SERTIPIKAT SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988.

HUBUNGAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR SK.556/DJA/1996 DENGAN MINAT PRAJURU DESA ADAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH LABA PURA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI BALI.

Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010)

Penataan Pertanahan Pulau Lembeh-Kota Bitung. - Kajian HukumPenyelesaian Tanah Hak Milik Terindikasi Terlantar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/PDT.G/2004/PN.JR). - Konflik Pertanahan Dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen (studi di Kab.Rembang,Prop.Jateng. - Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen. - Kajian Yuridis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah di Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH

PENERAPAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.55 TAHUN 1993 DI LOKASI PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SEJUTA HEKTAR KAB.KAPUAS

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN SRAGEN

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid I (Perdata Tanah)