Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Izin lokasi Setelah Paket Oktober 1993 Di Kabupaten Serang Provinsi Jawa Barat

Srihana-Srihani : Biografi Hartini Sukarno

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang

Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat : Untuk Pembangunan Kepentingan Umum

KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN PERDATA ATAS OBJEK PERKARA A QUO YANG SAMA (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Karo Sumatera Utara)

PROBLEMATIKA JUAL BELI DI BAWAH TANGAN TANAH BERSERTIPIKAT UNTUK MEMENUHI AZAS PUBLISITAS (Studi Kasus Putusan Perdata Nomor 487/Pdt/2015/PN.TNG, 207/Pdt.G/2006/PN.JKT.BAR, dan 424/PDT.G/2009/PN.TNG)

PEMBATALAN PERALIHAN HAK KARENA PUTUSAN PIDANA PENGADILAN NEGERI KOTA YOGYAKARTA (Studi Kasus Putusan Pidana Nomor 63/Pid/B/1991/PN.YK)

Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Mengambil Keputusan Yang Tepat

Membela Akal Sehat Upaya Menyelaraskan Politik, Agama, Dan budaya Dengan Akal Sehat

Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dan Aplikatif

Menjadi Pemimpin Efektif Bahagia Dan membahagiakan Orang Lain

Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 70-VI-1990 Tentang Kebendaharawan Dan Penyelenggaraan Tata Pembukuan Bendaharawan Rutin/Proyek Dalam Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tripikor Semarang Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata

Materi Pokok Teori Pembuatan Keputusan

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Wilayah Kecamatan

Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 14A Tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).