PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: putusan
KATA KUNCI: putusan
 | MEMAKNAI KEMBALI HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBERDAYA ALAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI DAN TINDAKLANJUTNYA - AIPI - 2013 - Hak Menguasai Negara |
 | HUKUM RESPONSIF - Nusamedia - 2008 - Krisis Hukum |
 | HAK-HAK ATAS TANAH PADA MASA BALI KUNA ABAD X-XI MASEHI - Udayana University press - 2009 - Hak Atas Tanah |
 | PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ANTARA EIGENAAR DAN BEZITTER STUDI KASUS TANAH Ex eigendom no. 775a kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - tanah ex eigendom,eigenaar,bezitter |
 | RESPON PERANGKAT DAN MASYARAKAT DESA TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTYERI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN PENDFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI DESA TARUBA, KECAMATAN SAHU, KABAUPATEN HALMAHERA BARAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SKB 3 Menteri,Biaya,Penolakan |
 | PENGUATAN HAK ATAS TANAH NELAYAN DI AREA HAK PENGELOLAA (HPL) PT. PELINDO II PADA KELURAHAN SUMBER JAYA KOTA BENGKULU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Konflik,Penguasaan Ilegal,Penguatan HAT |
 | DAMPAK DAN TIDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pencadangan Tanah,Dampak,Tindak Lanjut |
 | KELAYAKAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM (STUDI DI KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pengadaan Tanah keadaan khusus,Relokasi,penetapa |
 | PROSES PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DENGAN OBJEK RUMAH TOKO (STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN) - STPN Yogyakarta - 2012 - Perubahan HGU menjadi HM |
 | PEMANFAATAN APLIKASI QUICK RESPONSE CODE (QR CODE) UNTUK KEMUDAHAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DAN TERTIB TATA USAHA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - QR Code,Pelayanan Pendaftaran Tanah,Tata Usaha Pendaftaran Tanah |
 | Pengantar Basis Data - Rajawali Pers - 2019 - Pengantar Basis Data |
 | MIKRO EKONOMI UNTUK MANAJEMEN - Rajawali Pers - 2019 - Mikro Ekonomi |
 | Pengantar Ilmu Kepemimpinan - Rajawali Pers - 2018 - Kepemimpinan |
 | Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian dan Kewarisan - CV. Mandar Maju - 2013 - Hukum Perceraian dan Kewarisan |
 | Tata Kelola pemerintahan Desa Era UU Desa - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2017 - UU Desa |
 | Pemberdayaan Setengah Hati - Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan - Lapera Pustaka Utama/STPN - 2008 - Pengelolaan Hutan,Pemberdayaan,Sub Ordinasi |
 | Narkoba dan Permasalahannya - Depdikbud. DIY - 2004 - Narkoba |
 | BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( KEPRPRES NO. 26 TAHUN 1988 BESERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BPN DI PROPINSI KABUPATEN KOTAMADYA(KEPUTUSAN KEPALA BPN NO.1 TH 1989) - Armas Duta Jaya - 1988 - organisasi dan tata Kerja |
 | Problematika Sertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung(Studi Putusan Perdata Nomor 25/PDT.G/2015/PN.TMG) - STPN - 2017 - Hak Pengelolaan,Perlindungan Hukum,Hak Guna Bangunan |
 | Pelaksanaan Pembatalan Pendagtaran Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Karena Putusan Pengadilan Tata Usaha negara (Studi Kasus Putusan PTUN nomor 38/G.TUN/1996.PTUNUPDG) - STPN - 2017 - Putusan pengadilan,Pembatalan pendaftaran Hak Atas Tanah,Surat Keputusan |
