DINAMIKA PENGATURAN PENGADAAN TANAH DI INDONESIA DARI KEPUTUSAN PRESIDEN SAMPAI UNDANG-UNDANG

KEDUDUKAN PENYALAGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM HUKUM PERJANJIAN INDONESIA

KESAHAJAAN : SEBUAH PERSPEKTIK DAN LANGKAH MENGELOLA DIRI DALAM FILOSOFI KESEDERHANAAN HIDUP UNTUK BERSIASAT DALAM MENGEMBANGKAN DIRI

CARA MUDAH MEMAHAMI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

DATA MINING ALGORITMA KLASIFIKASI & PENERAPANNYA DALAM APLIKASI

LITERASI MEDIA KESADARAN DAN ANALISIS

KEWENANGAN KRATON YOGYAKARTA DALAM PENGATURAN PENGGUNAAN TANAH KRATON DI ERA OTONOMI DAERAH

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI KABUPATEN SLEMAN

PEMBENTUKAN HUKUM MELALUI PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA

PLURALISME HUKUM SUMBER DAYA ALAM DAN KEADILAN DALAM PEMANFAATAN TANAH ULAYAT

KONSEP HUKUM THE CONCEPT OF LAW

MEMAKNAI KEMBALI HAK MENGUASAI NEGARA ATAS SUMBERDAYA ALAM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI DAN TINDAKLANJUTNYA

HUKUM RESPONSIF

HAK-HAK ATAS TANAH PADA MASA BALI KUNA ABAD X-XI MASEHI

PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ANTARA EIGENAAR DAN BEZITTER STUDI KASUS TANAH Ex eigendom no. 775a kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan

RESPON PERANGKAT DAN MASYARAKAT DESA TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTYERI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN PENDFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI DESA TARUBA, KECAMATAN SAHU, KABAUPATEN HALMAHERA BARAT

PENGUATAN HAK ATAS TANAH NELAYAN DI AREA HAK PENGELOLAA (HPL) PT. PELINDO II PADA KELURAHAN SUMBER JAYA KOTA BENGKULU

DAMPAK DAN TIDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU

KELAYAKAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM (STUDI DI KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH)

PROSES PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DENGAN OBJEK RUMAH TOKO (STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN)