Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003

Hukum Administrasi Lingkungan Konteporer

PERBANDINGAN PRODUKSI SERTIPIKAT SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988.

HUBUNGAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR SK.556/DJA/1996 DENGAN MINAT PRAJURU DESA ADAT DALAM PENSERTIPIKATAN TANAH LABA PURA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG PROPINSI BALI.

Konflik Sosial Proses Ganti Rugi Lahan dan Bangunan Korban Lumpur Lapindo

Pengakuan dan perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan Adat.-Ilmu Agraria Lintas disiplin: Tinjauan Filsafat Ilmu.-Merancang Metode Penelitian Agraria Lintas disiplin.-Pemaknaan Hak Menguasai Negara oleh Mahkamah Konstitusi (kajian terhadap putusan MK No. 35/PUU-X/2012; putusan MK No.50/PUUX/2012;dan putusan MK No.3/PUU-VIII(/2010)

Penataan Pertanahan Pulau Lembeh-Kota Bitung. - Kajian HukumPenyelesaian Tanah Hak Milik Terindikasi Terlantar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember No.30/PDT.G/2004/PN.JR). - Konflik Pertanahan Dalam Rencana Pendirian Pabrik Semen (studi di Kab.Rembang,Prop.Jateng. - Sengketa Pemilikan Tanah Antara TNI dan Warga Masyarakat di Urut Sewu Kebumen. - Kajian Yuridis Tumpang Tindih Pemilikan Tanah di Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN TERHADAP BESARNYA PBB DI KEC. BULELENG KAB.DATI II BULELENG PROV. BALI

STUDI PELAKSANAAN KONSULIDASI TANAH PERKOTAAN DI DESA AMANAH KEC.AMANAH KAB. DATI II MALUKU TENGAH

PENERAPAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO.55 TAHUN 1993 DI LOKASI PROYEK PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT SEJUTA HEKTAR KAB.KAPUAS

Akta PPAT dalam peralihan hak atas tanah dari warga negara indonesia kepada warga negara asing di indonesia.

PELAKSANAAN SEMBILAN KEWENANGAN PEMERINTAH Dl BIDANG PERTANAHAN BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 2003 Dl KABUPATEN SRAGEN

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid I (Perdata Tanah)

Dasar-Dasar Hukum Perumahan

STUDI PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK ATAS TANAH SEBELUM DAN SESUDAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH

Arbitrase Bank Dunia Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia Dalam Perkara Hukum Perdata

Akibat Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi - Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

penolakan pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman

KORELASI PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN Dl KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR PROVINSI BALI

PENGGUNAAN DAN PENGUASAAN TANAH OBYEK IZIN LOKASI DI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI