Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 70-VI-1990 Tentang Kebendaharawan Dan Penyelenggaraan Tata Pembukuan Bendaharawan Rutin/Proyek Dalam Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tripikor Semarang Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata

Materi Pokok Teori Pembuatan Keputusan

Himpunan Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi Dan Tatakerja Pemerintah Wilayah Kecamatan

Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 14A Tahun 1980 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Jilid 5 ( Terkait Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah )

Skema Pemulihan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat Cek Bocek Selesek Rensury di Kawasan Hutan Pasca Putusan MK No.35/puu-x/2012 di Kab. Sumbawa = Kontribusi Kantor Pertanahan Terhadap Penataan Ruang Pesisir Kab.Kendal = Sejarah Kelembagaan Agraria, dari Kementerian Menjadi Direktorat Jenderal,1961-1970an = Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Perkebunan Tratak Batang = Masyarakat Adat dan Hilangnya Wilayah Wilayah Kelola Hutan Adat Dalam Dinamika Kebijakan Penyediaan Lahan Mendukung Kedaulatan Pangan di Kab.Kutai Barat Prop.Kalimantan Timur = Kompatabilitas petani Saat Legalisasi asset Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali (studi di Desa Seboto Kec.Ampel Kabupaten Boyolali)= Dampak Pembangunan Simpang Lima Gumul (SLG) Terhadap Permasalahan Pertanahan dan Nilai Tanah (Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur).

Kompilasi Peraturan di Bidang BPHTB Panduan dalam Penyusunan Aturan pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang BPHTB

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Daerah Istimewa Yogyakarta in Figures 2000

Prosiding Seminar Nasional Tata Ruang Dan Space #2 Memastikan Penataan Ruang Untuk Pembangunan Yang BerkelanjutanKearifan: Kearifan Lokal Dan Budaya Dunia Dalam Penataan Ruang

IMPLIKASI PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA MELALUI LEMBAGA PERADILAN TERHADAP KEGIATAN PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3001 K/Pdt/2010)

PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629K/Pdt/2004)

There's More to Life Than Sex & Money

Jiwa-jiwa Gagah Yang Pantang Menyerah

Topeng Jakarta

Tax review dan Strategi Perencanaan Pajak

Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam

PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN, PROVINSI SUMATERA BARAT

Hukum Acara Perdata

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TANAH YANG OBJEKNYA TELAH DIAGUNKAN DENGAN HAK TANGGUNGAN (Studi Kasus Putusan MA Nomor 548 K/Pid/2004 di Kabupaten Bantul)