PROSES PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DENGAN OBJEK RUMAH TOKO (STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN)

PEMANFAATAN APLIKASI QUICK RESPONSE CODE (QR CODE) UNTUK KEMUDAHAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DAN TERTIB TATA USAHA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA

Pengantar Basis Data

MIKRO EKONOMI UNTUK MANAJEMEN

PENGANTAR MICRO TEACHING

Pengantar Ilmu Kepemimpinan

RESTORASI PERAN AKTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN PONOROGO

Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian dan Kewarisan

Memoar Sidarto Danusubroto Ajudan Bung Karno : Sisi Sejarah Yang Hilang Masa Transisi di Seputar Supersemar

Tata Kelola pemerintahan Desa Era UU Desa

Kearifan Lokal Suku Helong di Pulau Semau Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur

Teori-Teori Hubungan Internasional

Pemberdayaan Setengah Hati - Sub Ordinasi Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Hutan

Narkoba dan Permasalahannya

BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( KEPRPRES NO. 26 TAHUN 1988 BESERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BPN DI PROPINSI KABUPATEN KOTAMADYA(KEPUTUSAN KEPALA BPN NO.1 TH 1989)

Problematika Sertipikat Hak Guna Bangunan Di Atas Hak Pengelolaan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Temanggung(Studi Putusan Perdata Nomor 25/PDT.G/2015/PN.TMG)

Pelaksanaan Pembatalan Pendagtaran Hak Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa Karena Putusan Pengadilan Tata Usaha negara (Studi Kasus Putusan PTUN nomor 38/G.TUN/1996.PTUNUPDG)

PERPUSTAKAAN WAKIL RAKYAT

Indonesia Tidak Pernah Di Jajah

PANDUAN PRAKTIS SEMINAR EDISI KE TIGA