PERPUSTAKAAN STPN
OPAC
HASIL PENCARIAN KOLEKSI
KATA KUNCI: putu
KATA KUNCI: putu
 | HUKUM RESPONSIF - Nusamedia - 2008 - Krisis Hukum |
 | HAK-HAK ATAS TANAH PADA MASA BALI KUNA ABAD X-XI MASEHI - Udayana University press - 2009 - Hak Atas Tanah |
 | Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat - Andalas University Press - 2006 - Pemerintahan Nagari,Tanah Ulayat,Nagari |
 | PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN TANAH ANTARA EIGENAAR DAN BEZITTER STUDI KASUS TANAH Ex eigendom no. 775a kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - tanah ex eigendom,eigenaar,bezitter |
 | RESPON PERANGKAT DAN MASYARAKAT DESA TERHADAP SURAT KEPUTUSAN BERSAMA 3 MENTYERI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PELAKSANAAN PENDFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (STUDI DI DESA TARUBA, KECAMATAN SAHU, KABAUPATEN HALMAHERA BARAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SKB 3 Menteri,Biaya,Penolakan |
 | PENGUATAN HAK ATAS TANAH NELAYAN DI AREA HAK PENGELOLAA (HPL) PT. PELINDO II PADA KELURAHAN SUMBER JAYA KOTA BENGKULU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Konflik,Penguasaan Ilegal,Penguatan HAT |
 | POTENSI DAMPAK PENYEDERHANAAN ALAS HAK DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN LAHAT - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - PTSL,SP2BT,Potensi Dampak |
 | DAMPAK DAN TIDAK LANJUT KEBIJAKAN GUBERNUR PROVINSI RIAU DALAM PENETAPAN AREAL PENCADANGAN TANAH UNTUK PERLUASAN PANGKALAN UDARA DI PEKANBARU - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pencadangan Tanah,Dampak,Tindak Lanjut |
 | KELAYAKAN DAN KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH UNTUK RELOKASI PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM (STUDI DI KABUPATEN SIGI, PROVINSI SULAWESI TENGAH) - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - Pengadaan Tanah keadaan khusus,Relokasi,penetapa |
 | PROSES PELAKSANAAN PERUBAHAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK MILIK DENGAN OBJEK RUMAH TOKO (STUDI KASUS PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG DAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN) - STPN Yogyakarta - 2012 - Perubahan HGU menjadi HM |
 | PEMANFAATAN APLIKASI QUICK RESPONSE CODE (QR CODE) UNTUK KEMUDAHAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DAN TERTIB TATA USAHA PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JEPARA - KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL - 2019 - QR Code,Pelayanan Pendaftaran Tanah,Tata Usaha Pendaftaran Tanah |
 | Pengantar Basis Data - Rajawali Pers - 2019 - Pengantar Basis Data |
 | MIKRO EKONOMI UNTUK MANAJEMEN - Rajawali Pers - 2019 - Mikro Ekonomi |
 | PENGANTAR MICRO TEACHING - Rajawali Pers - 2017 - Pembelajaran |
 | Pengantar Ilmu Kepemimpinan - Rajawali Pers - 2018 - Kepemimpinan |
 | TEORI DAN TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF - Rajawali Pers - 2016 - Pengambilan keputusan |
 | RESTORASI PERAN AKTOR PERTANAHAN DI KABUPATEN PONOROGO - Gramasurya - 2019 - Aktor Pertanahan,Akses Permodalan |
 | Putusan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perceraian dan Kewarisan - CV. Mandar Maju - 2013 - Hukum Perceraian dan Kewarisan |
 | Memoar Sidarto Danusubroto Ajudan Bung Karno : Sisi Sejarah Yang Hilang Masa Transisi di Seputar Supersemar - Ombak - 2013 - Biografi |
 | Tata Kelola pemerintahan Desa Era UU Desa - Yayasan Pustaka Obor Indonesia - 2017 - UU Desa |
