Dimensi Baru Layanan Pertanahan

Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal

Buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan Yang Berkaitan Dengan Penyelesaian Sengketa

Bentuk Pengorganisasian Untuk Pengentasan Kemiskinan

Mencari Bentuk Kemitraan Pemerintah-LSM dalam Pengentasan Kemiskinan

Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi

buku profil Audio Visua Hasil penelitian pusat penelitian dan pengembangan badan pertanahan nasional RI

Berpihak Pada Manusia - Paradigma Nasional Pembangunan Indonesia Baru

Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka - Yogyakarta Special Region In Figures 1996

Huruf Display dengan Komputer & manual (pengenalan dan pemahaman terhadap cita rasa bentuk dan menggunakan huruf pada desain grafis.

Irian Jaya Dalam Angka - Irian Jaya in Figures 1995

Jawa Tengah Dalam Angka 1981

Penelitian Keberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Pendaftaran Tanah.

Kabupaten Sleman Dalam Angka - Sleman Regency In Figure 2010

Irian Jaya Dalam Angka - Irian Jaya in Figures 1993

Irian Jaya Dalam Angka - Irian Jaya in Figures 1992

Irian Jaya Dalam Angka - Irian Jaya in Figures 1994

Jurnal Iptek Pertanahan: Pergeseran urusa legalisasi aset dari administrasi publik lama ke pelayanan publik baru dalam kerangka pengurusan pertanahan demokrasis-Legalisasi aset dan dampaknya terhadap akses masyarakat sekitar-Rasa memiliki dan budaya organisasi Badan Pertanahan Nasional-Policy netwrk penyelesaian sengketa tanah-Legalisasi aset sumber daya tanah(Suatu Telaah Nomatif)-Telaahan teknis yuridis pendaftaran HGR atas dan bawahtanah melalui sistem 3 dimensihak guna ruang atas tanah dan hak guna ruang bawah tanah-Analisis kondusifitas iklim investasi daerah dari perspektif kemudahan perolehan tanah(studi kasus:kota surabaya)-Penerapan balaced scorecard sebagai tolok ukur prnilsisn kinrjs zbadan Pertanahan Nasional-Kerjasama antara Badan Pertanahan Nasional dan kementerian prtanian dalam rangka mewujutkan ketahan pangan

Jurnal Iptek Pertanahan: Kebijakan Pertanahan Mendukung daya saing Nasional-Mengurai beneng kusut pendaftaran tanah di indonesia pasca pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 24 tahu 1997-Penerapan corporate social responsibility sebagai instrumen penataan ruang kawasan perdesaan-Ketidaksesuaian penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung di kabupaten sukabumi-Pelurusan tugas fungsi dan kewenangan PPAT ditinjau dari hukum tanah Nasional-Strategi tugas fungsi legelisasi aset melalui optimalisasi sumberdaya manusia pengukuran-Lembaga pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untu kepentingan umum menurut undang-undang nomor 12 tahun 2012.