Panduan Kuliah Pendidikan Pancasila - Untuk Perguruan Tinggi

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Maret 1988

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang RI No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Potret Negara Indonesia

PUBLIKASI No.404 : Penentuab Lokasi Daerah Miskin Propinsi Sulawesi Selatan

Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum Tanah : Antara Teori dan Kenyataan Berkaitan dengan Kesejahteraan dan Persatuan Bangsa.

Kegiatan Kediklatan Triwulan 1 tahun 2013. Efektivitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Struktur Organisasi Lokal. Penerapan Pelayanan Publik di Era Otonomi Daera.

Kegiatan Kediklatan Triwulan II (April-Juni) tahun 2014. Membangun Strategi Komunikasi Dalam Penerapan Kebijakan Publik.

Departemen Keuangan republik Indonesia Direktorat jenderal Anggaran: Petunjuk Penanganan Masalah Organisasi Eks Klusif Rasial

Kabupaten Ende Letak yang direncanakan (Buku 2). C Publikasi No.206

Prosiding Konferensi Internasional "Regulatory Reform on Indonesian Land Laws for People's Welfare

Prosiding: Sumatera, Lingkungan dan Pembangunan: Yang Lalu, Sekarang dan Yang Akan Datang, Bogor 16-18 September 1992) - Yves laumonier

Propinsi Bali Luas Penggunaan Tanah Kecamatan 1977 - Publikasi No. 80

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor...Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

PETUNJUK PENANGANAN MASALAH ORGANISASI EKSKLUSIF RASIAL. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran.

Politik Harga BBM : Eksplorasi Politik Kebijakan Subsidi Harga BBM Pemerintahan SBY-JK

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT dalam Proses Jual Beli Tanah

PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHAN DENGAN RUJUKAN KHUSUS SEKSI PENGUKURAN DAN PENDAFTARAN TANAH DAN SUB BAGIAN TATA USAHA (Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat)

KINERJA SEKSI PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DALAM MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERTANAHAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAMPAK PEMEKARAN DAERAH TERHADAP KESIAPAN KANTOR PERTANAHAN SEBAGAI PELAYAN PUBLIK DI KABUPATEN KAMPAR