PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA PENETAPAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA ( Di Desa Tiga Berkat Dan Desa Suka Bangun Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat)

PUBLIKASI Direktorat Penatagunaan Tanah Tahun 2009-2014

Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir Dan Sita

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Menteri Agraria Dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak

Menteri Agraria Dan tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Agraria Dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tetang Pedoman Pengembangan kawasan Berorientasi Transit

Rancangan Undang Undang Republik Indonesia Nomor Tahun Tentang Perkebunan

Persoalan Agraria Kontemporer: Teknologi, Pemetaan, Penilaian Tanah, dan Konflik (Hasil Penelitian Strategis 2017)

Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik

Hukum Tata Nrgara Republik Indonesia Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga kini

Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)

Penyusun Laporan pengembangan Diri & Publikasi ilmiah Buku Pedoman Guru

Optimalisasi Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar(STudi Terhadap peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 2010 tentang Standar pelayanan dan Pengaturan pertanahan)

Integritas Sektor Publik Indonesia Tahun 2011 Fakta Korupsi Dalam Layanan Publik

MINAT MASYARAKAT TERHADAP PERSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH DI KECAMATAN YAPEN SELATAN KABUPATEN YAPEN WAROPEN PROVINSI IRIAN JAYA

STUDI TENTANG PENSERTIPIKATAN TANAH SEBELUM DAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 Dl KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTA RA

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENSERTIPIKATAN TANAH MASSAL SWADAYA POLA AJUDIKASI Dl KELURAHAN SUKOW INANG UN KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGE TAN

PENGARUH PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH AKIBAT PENINGKATAN STATUS KOTA ADMINISTRATE MENJADI KOTA TERHADAP HARGA TANAH Dl KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PENGADAAN TANAH UNTUK LOKASI PEMBORAN SUMUR EKSPLORASI PANAS BUMI DANPEMBANGUNANPEMBANGKITLISTRIK TENAGA PANAS (PLTP) OLEH PERTAMINA DI DESA SILANGKITANG KECAMATAN PAHAE JAE KABUPATEN TAPANULIUTARA PROP1NSI SUMATERA UTARA

PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA