MENULIS DAN MENGELOLA JURNAL BEREPUTASI

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK REGULASI DAN TANYA JAWAB

EMPLOYEE PERFORMANCE & PENGUKURANNYA

Burlian Serial Anak-Anak Mamak

KONSISTENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN DALAM PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN(SAWAH)

Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 38 TAHUN 2007

1000 Peribahasa Daerah Tentang Tanah/Pertanahan Di Indonesia

RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMETAAN MASALAH PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU

Bhumi : Jurnal Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional-Uji Perbandingan Metode Lauf dan Metode Affine Dalam Transformasi Koordinat Sistem Lokal ke Sistem Nasional-Peranan Badan Pertanahan Nasional Dalam Pembinaan dan Pengawasan PPAT/PPATS di Kantor Pertanahna Jakarta Barat-Hak Atas Tanah Perairan Sungai di Kota Banjarmasin Sejarah, Budaya, dan Mekanisme-Sengketa Perolehan Tanah Pembangunan Resor di Kawasan Wisata Tanah Lot Kabupaten Tabanan Bali-Resolusi Konflik Pertanahan Dalam Tradisi Masyarakat Bali (Studi di Kabupaen Tabanan Provinsi Bali)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKEBUNAN

PENGAKUAN PERADILAN ADAT DALAM POLITIK HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN

DINAMIKA KONFLIK DALAM TRANSISI DEMOKRASI

UNDANG-UNDANG RI NO 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM KEBIJAKAN PERTANAHAN YANG RESPONSIF (HASIL PENELITIAN SISTEMATIS DAN STRATEGIS STPN TAHUN 2019)

JURNAL ILMU PEMERINTAHAN PENCERAHAN UNTUK MEMAJUKAN PEMERINTAHAN IBUKOTA DAN RUANG PUBLIK ADIE MODERNISME : MENEMBUS ORTODOKSI PENGELOLAAN IBUKOTA

KEKUASAAN KEHAKIMAN SETELAH AMANDEMEN KE IV UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (HUKUM TATA NEGARA)

RPJMN(RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2004-2009 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2004-2009 DI LENGKAPI UU RI NO. 25 Th. 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.

HUKUM RESPONSIF

EKSISTENSI, PERUBAHAN DAN PENGATURAN TANAH ULAYAT/ADAT DI INDONESIA