Ketua IPL2I Terpilih Perebutan ini.1Nomor 2.98.IX

Proses SK.PPAT Sebagus Bunyinya Konslidasi PP.ini Nomor 12.72.VI

Persiapan Pemakaian SABH-NG Cakum IPPAT, Siapa dan Mengapa

Ada Apa dengan Akta Koprasi ? BPN dan IPPAT dalam Catatan Nomor 4.100.IX

Blangko Dalam Masalah BPN & IPPAT Dalam Aksara Nomor 4.88.VIII

PP. Ini: Pernyataan Sutjipto,SH Tidak Berdasar PP.Ini dalam Sorotan Nomor 1.85.VIII

Akibat dari Kep.MK Bau Anyir Uang SABH Nomor 3.123.XI

Keputusan MK Pasal 66 UUJN SRC.Dikartu Merah Nomor 1.121.XI

Cakum PP. Ini Terpilih Plus-minus Permenkum & HAM Tentang Pengesahan PT Nomor 3.99.IX

Diklat PPAT "Pertempuran" Baru Pasal 15.2.f nomor 7.79.VII

Posisi Notaris Setelah Putusan MK Paket VS SKS Nomor 12.84.VII

Masih Ada 12.000 Untuk PPAT Ketua Umum IPPAT Dalam Rebutan

Studi Alokasi Proyek Redistribusi Tanah Swadaya dalam mendukung PPAN di Kab.Lebak Prop.Banten

Implikasi aspek tata guna tanah terhadap persebaran jumlah sertipikat tanah di kab.wonosobo prop.jawa tengah

Perspektif petani miskin terhadap progam redistribusi tanah dan legalisasi aset di pesisir Kec.Puring kab.Kebumen

Kursus Penyegaran Instruktur Ilmu Ukur Tanah

Penyelesaian Tanah-tanah bekas kesultanan di cirebon Prop.Jawa Barat

Kajian sel sedimen (sediment cell)melalui integrasi sistem informasi geografis dan citra penginderaan jauh sebagai acuan penataan ruang pesisir jawa tengah dan jawa timur.

Pemberian Hak Atas Tanah Perairan Kota Banjarmasin Kaslimantan Selatan

Manajemen konflik petani miskin akibat kebijakan pertanahan (studikasus di kab.Jember)